Tim Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Sumatera Barat, Selasa (16/10/2018). Kunjungan yang dipimpin Abidin Fikri itu bermaksud untuk meninjau pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Sumatera Barat, Padang. 

Berdasarkan pengawasan Panja  BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR yang melihat masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain, masih rendahnya kesadaran masyakarat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tidak efektifnya pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan meskipun telah didukung dengan payung hukum.

Selain itu juga masih adanya keberatan pemberi kerja/pengusaha khususnya sektor kecil dan mikro terhadap persentase iuran yang harus mereka bayarkan.

"Untuk itu kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan secara langsung tentang perluasan kepesertaan, ketaatan perusahaan serta manfaat investasi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Sangat disayangkan kalau tenaga kerja kita tidak dili dungi," ungkap Politisi F-PDIP itu dalam pertemuan dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja, Perwakilan driver online, APJATI, perwakilan pekerja pelabuhan, perwakilan pekerja pasar, perwakilan profesi Notaris di Provinsi Sumatera Barat. 

Lebihlanjut Abidin mengatakan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai salah satu provinsi yang dipilih untuk dikunjungi memiliki jumlah penduduk sekitar 5,322 juta jiwa, dengan angkatan kerja ada sebanyak 2,74 juta orang(data BPS 2017) serta 88.546 tenaga kerja aktif dari 4.063 perusahaan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

"Belum optimalnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut membuktikan rendahnya tingkat kesadaran perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebab program BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan beberapa tahun terakhir dan sosialisasi terkait ini sudah berjalan," tuturnya. 

Dia berharap, kunjungan ini mendapatkan berbagai informasi dan masukan untuk memperdalam masalah belum optimalnya capaian kepesertaan BPJS TK dan peran perusahaan serta masyarakat dalam pelaksanaan amanat UU BPJS. 

"Masukan ini akan kami rumuskan dan sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan sebagai rekomendasi dalam upaya pencapaian jumlah kepesertaan BPJS TK sesuai amanat UU BPJS," tegasnya

Turut serta dalam kunjungan kerja tersebut, Ribka Tjiptaning (F-PDI Perjuangan), Delia Pratiwi Br. Sitepu (F-  Golkar), Putih Sari (F-Gerindra), Zulfikar Achmad (F-Demokrat), Aryanto Munawar (F-PKB), Siti Masrifah (F-PKB) dan Irma Suryani (F-Nasdem). (*)