Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengatakan target yang harus dicapai pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus realistis dengan kondisi yang ada di lapangan serta kecukupan anggaran dalam APBN.

"Jangan sampai target-target yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, mengabaikan situasi kondisi geografis di daerah," kata Firman pada rapat Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (18/10/2018).

Ia menambahkan kalau target tersebut tetap dipaksakan dan kemudian tidak mendapat dukungan berupa fasilitas, perlengkapan dan anggaran, bukan tidak mungkin target-target tersebut akan dicapai dengan cara yang melanggar aturan.

"Mungkin tanpa sepengetahuan kita, ada pemungutan untuk mengcover biaya-biaya yang tidak dianggarkan dari pusat. Ini adalah sebuah resiko yang akan dihadapi oleh teman-teman di daerah," tambah legislator dapil Jawa Tengah III itu.

Firman mengingatkan pemerintah pusat, agar target yang dibebankan pada program PTSL tidak membuahkan pelanggaran yang mengakibatkan ada proses hukum terutama korupsi.

Terkait program PTSL ini, Firman berpendapat Ombudsman bisa ambil bagian sedini mungkin, sehingga nanti bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat bahwa beberapa target sulit dicapai karena tidak adanya anggaran.

"Target ini bisa dicapai ketika pemerintah pusat mendukung standar sistem manajemen dan juga anggaran. Kalau tidak, ya sudah, apa adanya saja. Daripada beresiko terkena kasus hukum, dan kasihan juga pengabdiannya selama ini jadi sia-sia," pungkas legislator F-Partai Golkar itu. (*)