Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresiden Moeldoko angkat bicara terkait sorotan sejumlah pihak terkait program dana kelurahan yang akan direalisasikan pada 2019.

Ia mengatakan, sorotan dan kritikan tersebut lumrah karena telah memasuki tahun politik.

Baca: Mendagri Bantah Rencana Dana Kelurahan Ada Unsur Politik

"Ya namanya juga tahun politik. Semuanya menjadi konsumsi politik," kata Moeldoko saat ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Ia mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah kini semata-semata mendengarkan aspirasi masyarakat.

Namun ia menggarisbawahi, tak ada unsur tertentu atas program yang rencananya mulai berlangsung pada awal 2019 itu.

"Tapi intinya pemerintah mendengarkan untuk dana kelurahan itu. Jadi para kepala daerah, pak kami tuh mengelola dana desa tapi kami tidak punya dana untk administrasi kami bagaimana mengelola desa. Dasarnya seperti itu. Bukan untuk sogokan. Enggak- enggak," jelas dia.

Baca: Samsung Resmi Patenkan Kamera Depan di Bagian Bawah Layarnya

Sebelumnya, mengutip keterangan Biro Pers Kepresidenan, kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

"Dan mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat," ujar Presiden saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, pada Jumat (19/10/2018).