TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Raja Juli Antoni menegaskan, sindiran Presiden Joko Widodo soal politikus sontoloyo ditujukan kepada siapapun politisi yang kerap memanipulasi data.

Manipulasi data yang dimaksud, misalnya, data-data kemiskinan rakyat Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, manipulasi data pengangguran, hingga data lapangan kerja.

Sekjen PSI itu menilai, politisi seharusnya tidak melakukan manipulasi data.

"Sebagai politisi, hendaknya kita tidak memanipulasi data, salah satu indikasi politisi sontoloyo adalah politisi yang manipulatif," kata Raja Juli di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).

"Data kemiskinan jelas-jelas turun, angka kemiskinan dalam periode ini singel digit, dalam sejarah Indonesia merdeka, tapi masih dikatakan kemiskinan naik terus, angka pengangguran yang kita lihat juga 5 sekian persen di tengah tumbuhnya angkatan kerja 3 juta per tahun," paparnya.

Raja menambahkan, selama 4 tahun pemerintahan Jokowi ada sekitar 12 juta lapangan kerja yang dibuka. Tapi, masih ada juga pihak yang menyebut bahwa angka pengangguran naik.

Dia menyebut, politisi sontoloyo yang memanipulasi data tersebut berusaha untuk mengumbar kebencian dan melakukan kampanye katakutan.

"Ini adalah politik sontoloyo yang memanipulasi data yang setiap hari mengumbar ujaran kebencian, yang setiap hari melakukan kampanye ketakutan, politic of fire. Bukan politic of hope atau politik optimisme," bebernya.

Raja Juli pun menyinggung politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono yang menyebut TKN Jokowi-Ma'ruf menerima aliran dana dari proyek Meikarta.

Menurut Raja Juli, tudingan tersebut tidak berdasar, dan bisa dimasukkan dalam kategori politisi sontoloyo.

"Bagi kami ini bagian dari politisi sontoloyo tadi, yang dari bangun tidur, sampai tidur lagi, memproduksi hoaks lagi, memproduksi yang memecah belah," kecamnya.