Dirjen OTDA Kemendagri Sebut di Daerah Banyak Mata-Mata KPK
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, KPK memiliki mata dan telinga di tiap kabupaten dan kota.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terus bertambah dan semakin banyak.
Hal itu membuat Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono geleng-geleng kepala.
Sumarsono menyebut pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK difokuskan di daerah, baik itu provinsi, kabupaten dan kota.
"Sekarang KPK fokus di kabupaten, kota. Mungkin saja tahun depan di kecamatan," ujar Sumarsono di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (26/10/2018).
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, KPK memiliki mata dan telinga di tiap kabupaten dan kota.
Mereka adalah birokrat yang dikecewakan oleh kepala daerah tersebut.
"Pegawai KPK itu ada berapa? 1.000-an, termasuk birokrat di kabupaten dan kota. Mereka yang dikecewakan kepala daerah ini, bisa saja melapor ke KPK," ujar Sumarsono.
Diketahui, Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra menjadi kepala daerah terbaru yang kena OTT KPK.
Ia ditangkap KPK dengan kasus jual beli jabatan dengan barang bukti uang suap Rp 100 juta dari bawahannya.
Sebelumnya, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin terlebih dahulu menjadi tersangka di KPK.
Neneng diduga menerima suap dari petinggi perusahaan Lippo Group untuk perizinan megaproyek Meikarta.
