Minggu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa produksi beras surplus 2,8 juta ton.

Data terbaru BPS ini menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) untuk melakukan penghitungan luas panen gabah kering giling (GKG) untuk kemudian dikonversi menjadi proyeksi produksi beras secara nasional.

Data ini merupakan penyempurnaan dari data BPS sebelumnya yang menggunakan metode ‘klasik’/ eyes estimated.

Fakta telah menunjukkan bahwa sekalipun dengan menggunakan metode baru KSA, terbukti produksi padi pada tahun 2018 masih lebih tinggi dari kebutuhannya.

Melihat kenyataan ini, sudah ditegaskan oleh Bapak Wakil Presiden RI bahwa tahun ini tidak ada impor beras yang diperkuat lagi oleh pernyataan Kepala Dirut Perum Bulog bahwa stok beras kita aman sampai dengan pertengahan tahun depan.  

Adanya pendapat sejumlah pihak yang masih berpikir perlunya impor dikhawatirkan dapat mendemotivasi petani padi.

“Jika petani tidak menanam, bangsa ini tidak makan.”

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS merupakan satu-satunya lembaga yang diakui undang-undang sebagai referensi acuan data nasional. Karena itu, Kementan akan terus berpegang pada data yang dikeluarkan oleh BPS.

Kementan sendiri akan fokus pada dua misi utamanya, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.   

Kementerian Pertanian memahami bahwa untuk mencapai kedaulatan pangan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Untuk itu, kami saat ini selalu mendorong untuk berpikir “out of the box”.

Setiap tantangan harus ditempatkan sebagai kesempatan yang justru menguntungkan kita dalam upaya meraih kedaulatan pangan.

Salah satu persoalan yang membayangi sektor pertanian sejak lama adalah konversi lahan pertanian. Di sejumlah sentra produksi pertanian, lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan perumahan maupun industri. Tapi kondisi ini tak sepantasnya membuat kita berpangku tangan.

Mengantisipasi hal tersebut di atas, melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian menjalankan program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB).

Untuk meningkatkan luas areal tanam baru, Kementan tidak lagi terpaku pada lahan sawah, baik yang irigasi maupun non irigasi, tetapi juga telah memanfaatkan lahan rawa dan lahan kering yang jumlahnya diperkirakan 1,2 juta hektare.

Berdasarkan data Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) total lahan rawa yang berpotensi untuk dikembangkan 9,52 juta hektare. Lahan tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Lampung.

Pemanfaatan teknologi dan sinergi berbagai pihak perlu ditingkatkan sehingga rawa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi pangan. Kementerian Pertanian memberikan dukungan mekanisasi pertanian seperti eskavator dan melakukan pembangunan irigasi.

Penggunaan varietas adaptif lahan rawa juga dipercaya akan mendorong keberhasilan budidaya tanaman di lahan rawa.

Varietas padi unggul yang adaptif terhadap genangan memungkinkan produktivitas padi di lahan rawa mencapai 6 hingga 9,5 ton per hektare.  

Selain itu, pemanfaatan lahan rawa dilakukan dengan menjalin kerja sama antara pemerintah pusat, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kunci Keberhasilan Sektor Pertanian di Tangan Petani

Persoalan kedaulatan pangan tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam tidak dapat termanfaatkan maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang mumpuni.

Karena itu, segala kebijakan Kementerian Pertanian menitikberatkan pada capaian utama yakni kesejahteraan petani. Hal ini terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi tolak ukur daya beli petani terus meningkat.

NTP tahun 2018  (Januari s.d. September) mencapai 102,25 atau naik 0,27 persen dibandingkan NTP pada periode bulan yang sama pada tahun 2014 yang sebesar 101,98 persen.

Kesejahteraan petani juga terlihat dari membaiknya Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dalam beberapa tahun terakhir.

Data BPS menyebutkan tahun 2014 nilai NTUP (Pertanian Sempit tanpa Perikanan) hanya sebesar 106,05, namun dan 2015 dan 2016 berturut-turut meningkat menjadi 107,44 dan 109,83. Nilai NTUP pada tahun 2017 juga kembali membaik menjadi 110,03.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap regenerasi petani dituangkan dalam kebijakan anggaran yang difokuskan untuk bantuan sarana dan prasarana pertanian yang dapat digunakan petani untuk berproduksi.

Selama hampir empat tahun kepemimpinan Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, anggaran operasional untuk biaya seminar, perbaikan kantor, hingga biaya membeli kendaraan dipangkas dari yang awalnya sebesar 48 persen, saat ini menjadi tinggal 8 persen. Sebanyak 85 persen anggaran tahun 2018 digunakan untuk sarana dan prasarana pertanian.

Berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI, pagu anggaran Kementan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp21,7 triliun.

Adapun alokasi anggaran terbesar diberikan untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp6 triliun.

Selanjutnya, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian yaitu sebesar Rp5,1 triliun.

Kami mensyukuri bahwa selama empat tahun ini, kebijakan yang dijalankan Kementerian Pertanian telah membawa sektor pertanian Indonesia ke arah yang lebih baik.

Ini terlihat dari ekspor komoditas pertanian yang semakin meningkat, tercatat nilai ekspor pertanian tahun 2017 meningkat 24 % dibanding tahun sebelumnya, dan angka impor yang menurun di beberapa komoditas pertanian stretagis.

Pada tahun 2017, peningkatan produksi sejumlah komoditas strategis sudah berkembang menjadi prestasi ekspor.

Indonesia telah berhasil ekspor beras khusus 3.456 ton, bawang merah 7.623 ton dan jagung 1.879 ton ke beberapa negara. Pada tahun 2018 prestasi ini kembali berulang.

Berdasarkan data ekspor sementara hingga bulan Agustus kemarin, tercatat ekspor beras konsumsi sudah mencapai 3.081 ton, meningkat 117,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara bawang merah 3.038 ton, meningkat 70,53%. Ekspor jagung segar bahkan mencatat pertumbuhan ekspor yang fantastis yaitu meningkat 21.476% persen dari periode januari – agustus 2017 yang hanya 1.241 ton menjadi 267.859 ton pada periode sama tahun ini. Kami harapkan pada akhir tahun nanti, catatan ini bisa jauh lebih baik lagi. 

Keberhasilan kita mengekspor sejumlah komoditas strategis tentunya menumbuhkan harapan bahwa Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

Kementan telah menetapkan visi bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Bagi sejumlah pihak, target ini mustahil dicapai.

Tapi kami meyakini bahwa dengan kerja keras dan optimisme dari semua kelompok masyarakat, Indonesia tidak hanya akan mandiri pangan, tapi menjadi negara yang menjadi lumbung pangan bagi negara-negara lainnya.

Berbagai terobosan dan capaian di sektor pertanian selama empat tahun ini, membuktikan bahwa posisi Kementerian Pertanian dari awal hingga saat ini jelas berada di sisi petani, berjuang dan memfasilitasi petani agar terus bergairah untuk menanam dan berproduksi.

Kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk mengakhiri polemik data beras ini, dan meletakan kepentingan petani diatas segalanya.(*)