TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎ Tim Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyampaikan nama Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan Soeharto, tidak diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Pengusulan nama penerima gelar pahlawan nasional dilakukan oleh Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) dari Kementerian Sosial.

Wakil Ketua Dewan Gelar, Jimly Asshiddiqie menyampaikan, ada enam nama yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 10 November 2019.

‎"Jumlahnya ada enam, yang paling banyak pertanyaan itu Gus Dur dan Soeharto, dua-duanya nama itu sudah berkali-kali diajukan tapi tahun ini tidak diajukan oleh TP2GP," kata Jimly di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Jimly enggan mengungkapkan alasan kedua nama tersebut tidak masuk ke daftar nama penerima gelar pahlawan nasional pada tahun ini.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, hal tersebut merupakan kewenangan dari TP2GP Kementerian Sosial yang melakukan penelitian selama satu tahun.

Baca: OSO Puji Proses Evakuasi dan Pecarian Pesawat Lion Air PK LQP

"Tanya sama TP2GP di Kemensos, tahun ini tidak ada," ucap Jimly.

‎Jimly menjelaskan, Dewan Gelar hanya menerima hasil penelitian dari TP2GP dalam hal siapa saja yang berhak menerima gelar pahlawan nasional dan hasil tersebut dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

"‎Kita hanya memberikan masukan dari penelitian selama satu tahun," katanya.

Sementara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu‎ yang juga sebagai Ketua Dewan Gelar menyampaikan, ‎enam nama tersebut masih bisa berubah nantinya, bisa lebih ataupun malah berkurang nantinya.

"‎Kita diskusi ngotot-ngototan, kalau kita tiupkan 8 (nama) kata Presiden kebanyakan," ucap Ryamizard di tempat yang sama.

Dirinya menyampaikan, nama-nama yang telah diserahkan Presiden tadi, semuanya bukan berasal dari kalangan militer dan akan diumumkan pada waktunya.

‎"Tidak boleh diumumkan dulu, yang sekarang enggak ada militernya," ucapnya.