Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ini Langkah Kementerian PUPR Antisipasi Banjir Pada Musim Hujan 2018-2019

Musim hujan sudah mulai pada bulan Oktober dan puncak musim hujan pada umumnya akan terjadi pada bulan Januari-Februari 2019.

Ini Langkah Kementerian PUPR Antisipasi Banjir Pada Musim Hujan 2018-2019
Kementerian PUPR
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan upaya fisik dan non fisik untuk mengantisipasi potensi bencana banjir pada musim hujan 2018-2019. Sumber: Kementerian PUPR. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan upaya fisik dan non fisik untuk mengantisipasi potensi bencana banjir pada musim hujan 2018-2019.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim hujan sudah mulai pada bulan Oktober dan puncak musim hujan pada umumnya akan terjadi pada bulan Januari-Februari 2019.

“Kementerian PUPR telah menyiagakan Posko Siaga di 34 Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan 1 Posko Pusat. Seluruh balai/balai besar juga telah melakukan penelusuran (walkthrough) terhadap sungai-sungai utama sepanjang 54,217 km dimana dari hasil penelusuran diketahui sepanjang 42,11 Km dalam kondisi kritis yang kemudian telah ditangani melalui pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan sepanjang 30 km,” kata Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi di Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Hari mengatakan, banjir yang terjadi di kota akan menimbulkan kerugian lebih besar karena akan menggenangi kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dari data Ditjen SDA terdapat 20 kota rawan banjir di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, Makassar, Ambon, Manado, Gorontalo, Kendari, Palembang, Jayapura, Sorong dan Palu.

“Di kota-kota tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir berupa normalisasi sungai/tanggul banjir/kanal sepanjang 142 km, pembangunan pintu air 16 buah, pembangunan polder/kolam retensi 2 buah, dan pembangunan sistem pompa 2 unit pada tahun 2015-2018 dengan biaya Rp 4,4 triliun,” kata Hari.

Sementara secara nasional, upaya fisik yang telah dilakukan selama 2015-2018 berupa pembangunan pengendalian banjir sepanjang 874 km dengan total biaya Rp 15,928 triliun, rehabilitasi bangunan pengendali banjir sepanjang 196,36 km dengan total biaya Rp 1,276 triliun.

Kemudian pemeliharaan tanggul dan tebing sungai sepanjang 14.280,24 km, pemeliharaan kanal banjir sepanjang 434,88 km dan pemeliharaan badan sungai sebelum masuk musim hujan sepanjang 113,74 km di Balai Besar/Balai wilayah Sungai

Dalam pembangunan infrastruktur fisik, tantangan yang dihadapi adalah masalah sosial dalam pengadaan tanah. Sebagai contoh Kementerian PUPR memiliki program normalisasi Sungai Ciliwung dengan pembangunan tanggul sungai sepanjang 33 km, namun saat ini baru selesai sepanjang 17 km.

“Pada tahun 2019, kami belum menganggarkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung karena ketiadaan lahan yang bebas. Namun apabila Pemerintah DKI Jakarta telah memulai pembebasan lahan kembali, maka kami siap untuk menganggarkan untuk konstruksinya,” jelasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas