Komisi IV DPR RI Pertanyakan Banyaknya Beras Impor di Bulog Bitung
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengkritisi banyaknya beras impor yang ada di Gudang Bulog di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
Editor: Content Writer
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengkritisi banyaknya beras impor yang ada di Gudang Bulog di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Roem mengaku cukup terkejut melihat gudang ini yang lebih banyak berisi beras impor dibanding beras lokal. Ia pun mempertanyakan jumlah beras impor dan lokal yang ada di gudang itu secara keseluruhan.
“Apa yang menjadi dasar atau pertimbangan masuknya beras impor. Bagaimana dengan penyerapan hasil panen petani lokal. Serta bagaimana pendistribusian beras bulog selama ini,” tanya Roem, usai meninjau Gudang Bulog Bitung bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, di Bitung, Sulut, Kamis (01/11/2018).
Dari penjelasan Kepala Bulog Bitung diketahui bahwa beras impor yang ada di gudang tersebut sebanyak 18 ribu ton. Sementara beras lokal hanya 3 ribu ton. Namun beras impor tersebut menurut mereka hanya sebagai beras cadangan.
“Seperti jika terjadi kondisi tertentu seperti banyaknya petani yang gagal panen, atau pun harga beras di pasaran terlalu tinggi. Dengan kata lain beras impor bisa sebagai penyangga,” jelas legislator Partai Golkar ini.
Sementara itu, terkait penyerapan Bulog Bitung terhadap hasil panen petani lokal, menurut penjelasan pihak Bulog Bitung kepada Komisi IV DPR RI ini tidak ada kendala. Artinya Bulog tetap membeli hasil produksi petani lokal dengan harga yang cukup tinggi atau di atas rata-rata harga pasar.
“Walaupun ketika menjualnya kembali ke masyarakat harganya juga lebih rendah dibanding harga pasar. Dengan kata lain Bulog memberikan subsidi dari selisih harga pembelian ke penjualan ke masyarakat,” imbuh legislator dapil Gorontalo itu.
Terkait masalah pendistribusian beras Bulog, Roem mengaku akan terus mendorong instansi pemerintah untuk menggunakan beras dari Bulog. Seperti penyaluran program beras sejahtera (rastra) oleh Kementerian Sosial, serta program-program kementerian lainnya. (*)