TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Organisasi Pemuda Pancasila (PP) akan menjaga para anggotanya yang ada diberbagai partai politik, untuk mengedepankan persatuan dalam menjelang kontestasi pemilihan umum.

Ketua ‎Umum Pemuda Pancasila Japto Soelistyo ‎Soerjosoermarno mengatakan, anggota PP yang ada di semua partai harus menyadari dan harus sadar untuk bersatu, meskipun berbeda dalam pendapat.

"Kita mempunyai konflik berpikir, bukan konflik bertempur, konflik berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah dalam perbedaan pendapat, bukan masalah siapa yang salah," ujar Japto Soelistyo ‎Soerjosoermarno  di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/11/2018).

Menurutnya, PP mengajak semua pihak untuk mengedepankan norma-norma dan etika bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi kebinekaan serta menjaga persatuan maupun kesatuan.

"Yang berkepentingan dalam kontestasi pemilu 2019, agar menghentikan semua upaya yang dapat memecah belah bangsa, karena masa depan bangsa ini ditentukan oleh apa yang dilakukan pada masa konsolidasi demokrasi seperti saat ini," papar Japto Soelistyo ‎Soerjosoermarno.

‎Selain itu, Japto pun berharap kepada anggotanya maupun masyarakat untuk mengkroscek terlebih dahulu terkait informasi-informasi yang didapat dari media sosial.

Baca: Jangan Sampai Amien Rais Jadikan PAN Partai Keluarga, Dorong Anaknya Gantikan Taufik Kurniawan

"Kalau kita enggak ngerti bisa nanya kok, rasa sok tahu ini harus kita hilangkan, sok tahu presiden begini, sok tahu presiden begitu, itu dengernya dari apa? Dari hoaks, dari medsos? Bener apa enggak," ucapnya.

Ajak Pemerintah Kerjasama

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, kata Japto, menjelaskan bahwa tentang status dan fungsi hadirnya PP, dimana kami bukan merupakan organisasi politik, tetapi anggotanya ada di semua partai politik.

"Kecuali partai terlarang dan tidak se-idelisme, kami jelaskan PP sudah kerjasama dengan badan-badan pemerintah seperti Bulog, BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.

‎Dalam pembicaraan dengan Presiden, kata Japto, PP juga menawarkan kerjasama beberapa aspek dengan berbagai kementerian di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain-lainnya.

"Nanti urusan kita sama menteri yang berhubungan, itu nanti jadi program pemerintah kalau diterima‎, kalau enggak diterima ya bukan urusan kita," kata Japto Soelistyo ‎Soerjosoermarno.