Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR turut menggerakan sektor rill di berbagai daerah.

Pada tahun 2018, anggaran yang dibelanjakan Rp 114,33 triliun dengan progress penyerapan sebesar Rp 72,56 triliun atau 63,46 persen dan progress fisik mencapai 80 persen.

Progres fisik yang lebih besar dari penyerapan keuangan merupakan kewajaran. Salah satunya adanya ketentuan jaminan pemeliharaan setelah proyek selesai.

Baca: Nonton A Man Called Ahok, Indro Warkop: Respek, Ini Adalah Tentang Kejujuran

“Pada akhir tahun 2018, kami targetkan bisa mencapai 90 persen - 93 persen," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian PUPR tahun 2018, di Jakarta, Senin (5/11/2018) kemarin.

Penyerapan anggaran bukan tujuan tetapi sebagai salah satu indikator kinerja. Belanja infrastruktur juga akan mendistribusikan uang ke daerah.

"Untuk itu, realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” jelas Basuki Hadimuljono.

Baca: Beredar Video Viral Pesawat Angkut 3 Ton Durian dan Bau Menyengat, Begini Tanggapan Sriwijaya Air

Dalam Rakortas tersebut, Basuki Hadimuljono meminta kepada seluruh Satuan Kerja untuk tidak hanya mempercepat realisasi belanja infrastruktur.

Namun juga memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun dengan memperkuat pengawasan, serta mengelola dengan baik aset infrastruktur yang sudah dibangun.

Untuk itu Basuki Hadimuljono menginstruksikan kepada Para Kepala Balai/Satker Kementerian PUPR di daerah tidak hanya sebagai construction manager yang hanya fokus membangun, tetapi merupakan infrastructure manager.

Baca: Tekan Kemacetan, Jokowi Ingin MRT Ada di Seluruh Kota Besar

Basuki Hadimuljono juga mengingatkan menjelang berakhirnya Kabinet Kerja pada tahun 2019, tidak boleh ada proyek infrastruktur yang mangkrak.  Oleh karenanya dalam penganggaran tahun 2019, difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang sedang dibangun.

Baca: Penjelasan Kratos Garage soal Lampu Chopper Jokowi Mati