Staf Ahli Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Handi Risza menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Pimpinan Banggar DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Herpin Dasmon mengatakan, tujuan kunjungan ke DPR RI untuk melakukan konsultasi terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019. 

“Kami akan membahas APBD 2019. Dalam penyusunan ini banyak yang kami ingin ketahui terkait regulasi dan sistem penyasunan anggaran di DPR. Terlebih, saat ini ada dilema, dimana APBD akan tersedot oleh penganggaran tunjangan kinerja (tunkin) PNS yang hampir Rp 100 miliar,” jelas Herpin.

Menanggapi permasalahan tersebut, Handi menjelaskan tugas dan fungsi Banggar DPR RI adalah membahas hal-hal yang terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan yang langsung beririsan dengan daerah dalam mata anggaran transfer ke daerah.

“Kami di sini membahas tentang APBN, dimana APBN tersebut yang lansgung beririsan dengan daerah ada di transfer daerah. Sementara terkait kebutuhan dalam bentuk tunjangan kinerja yang penyerapannya hampir Rp 100 miliar lebih tepat disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintah daerah,” jelasnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan APBN 2019 sudah disahkan per 31 Oktober lalu. Alokasi transfer daerah untuk Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp 1,4 triliun, dimana anggaran itu meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 hanya Rp 1,2 triliun. 

Adapun rinciannya adalah untuk dana bagi hasil sebesar Rp 21 miliar. Sementara untuk dana alokasi umum mengalami peningkatan dari Rp 838 miliar pada tahun 2018, menjadi Rp 859 miliar pada tahun 2019. Dan peningkatan yang cukup signifikan ada pada DAK Fisik yaitu Rp 172 miliar, dari sebelumnya Rp 95 miliar pada tahun 2018. 

Alokasi non fisik juga mengalami peningkatan dari Rp 182 miliar menjadi 184 miliar pada tahun 2019. Dana investasi daerah Rp 8,7 miliar menjadi Rp 29 miliar. Begitu juga dengan Dana Desa untuk tahun 2019, Kabupaten Pesisir Selatan mendapat alokasi Rp 166 miliar. 

“Kami berharap apa yang dialokasikan untuk Pesisir Selatan bisa dioptimalkan. Terlebih berkaitan dengan perencanaan daerah, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Dan aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan kepada Anggota Banggar yang merupakan perwakilan dari semua Komisi di DPR RI,” tutup Handi. (*)