TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, menggelar Rapat Tingkat Menteri terkait Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Rapat digelar di kantor Kemenko PMK, Kamis, (8/11/2018) siang. Di kesempatan itu hadir sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan selama rapat dibahas mengenai persiapan pemerintah melakukan transformasi program beras sejahtera (rastra) ke bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Selama rapat itu dibahas kendala yang ditemui, seperti belum disiapnya infrastruktur dan E-warung, di beberapa daerah terpencil (remote), seperti di Papua maupun daerah-daerah di Maluku.

Menurut dia, pemerintah berupaya mencarikan jalan keluar sementara agar masyarakat di daerah yang belum siap secara infrastruktur itu dapat menikmati program peningkatan kesejahteraan itu.

"Kami memberikan batasan agar daerah-daerah tersebut bisa mempersiapkan diri masuk ke program BPNT itu dalam 3 bulan. Beberapa usulan program BPNT itu yang di daerah-daerah itu, kami lakukan treament untuk sementara seperti program bertahap seperti program PKH," kata dia, ditemui di kantor Kemenko PMK, Kamis, (8/11/2018) siang.

Baca: Angka Kematian Anak Sekolah Karena Bunuh Diri di Jepang Masih Tinggi

Dia menambahkan, pemerintah sedang mengupayakan agar transformasi rastra ke BPNT itu dapat selesai 100 persen pada sekitar bulan Februari 2019.

Di kesempatan itu, turut diundang kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, KementerianPPN/Bappenas, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, OJK, KSP, Sekretaris Eksekutif TNP2K.