TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini ‎menilai diperlukannya kontribusi dari partai politik untuk mencegah tindakan korupsi.

"Partai politik belum bisa menghadirkan kader terbaik mereka yang berkualitas, kader yang diciptakan instan, sehingga tidak menjalankan ideologi dari partai itu," ujar Titi di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

‎Titi mencontohkan, partai politik yang tidak bisa menghadirkan kader berkualitas yaitu dengan meningkatnya fenomena calon tunggal dalam kontestasi pilkada.

"Fenomena calon tunggal ini meningkat, pada 2015 ada 3 calon tunggal, 2017 naik menjadi 9 calon tunggal, dan 2018 menjadi 16 calon tunggal, ini fenomena," ujarnya.

"Ini biasa dalam negara demokrasi, tapi anomali dalam kentes demokrasi Indonesia karena Indonesia demokrasi multi partai," sambung Titi.

Sedangkan, ‎Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Sofian Effendi menilai salah satu faktor penyebab kepala daerah korupsi yaitu mahalnya biaya kampanye yang dikeluarkan bagi calon tersebut.

Baca: Gerindra Masih Setengah Hati Serahkan Kursi Wagub DKI ke PKS

"‎Biaya untuk jadi pejabat itu mahal, biaya mahar, biaya kampanye, biaya saksi. Bupati Klaten mengeluarkan Rp 56 miliar untuk jadi bupati, kalau mengeluarkan Rp 56 miliar, harus lebih dari 100 tahun baru costnya kembali," ujar Sofian.

Menurutnya, untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan tersebut, kepala daerah melakukan korupsi karena jika hanya mengandalkan gaji tidak mungkin tertutupi.

"Gaji sendiri enggak mungkin bupati Rp 8- Rp 9 juta, dia pasti harus menyolong atau perintahkan anak buahnya untuk mencari uang itu," tuturnya.

Di tempat yang sama, Dosen Sosiologi Fisip Universitas Indonesia, Meuthia Ganie Rochman mengatakan, kepala daerah dalam berkampanye selalu memaparkan program-program yang sudah semestinya dilakukan, seperti angka kemiskinan dan pelayanan publik.

"‎Kita terlalu sibuk dengan isu-isu kemiskinan, isu-isu populis,‎ seharusnya isu-isu kridibelitas kepala daerah harus lengket, karena isu pelayanan publik itu standar dan memang harus dilakukannya," papar Meuthia.