Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institut Otonomi Daerah (Otda) menemui dan mengusulkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla agar membentuk Dewan Kawasan Ibu Kota Negara atau DKIN.

Hal tersebut disampaikan, Ketua Institut Otda, Djohermansyah Djohan di kantor wakil presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).

Usulan tersebut, didasari agar ibu kota dan daerah Bodetabek (Jabotabek) dapat lebih efektif melakukan penataan.

Baca: Cerita Pemilik Indekos Curigai Mobil Titipan HS Terkait Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi

"Kami usulkan, ibu kota ini harus ada Dewan Kawasan Ibu Kota Negara (DKIN). Sehingga dengan demikian bukan model badan kerja sama pembangunan (BKSP) seperti yang sekarang ini ketuanya gubernur DKI padahal satu level sama Gubernur Banten, satu level sama GubernurJawa Barat," kata dia.

Ia menerangkan dengan adanya DKIN, kawasan lintas daerah Jabotedabek dapat diatur secara efisien.

Termasuk didalamya hal seperti transportasi, banjir, kebersihan, maupun sanitasi.

Baca: Demokrat dan Gerindra Saling Tagih Janji (Bag. 2)

Menurut Djohermansyah, DKI Jakarta dan Bodetabek merupakan daerah strategis di mana ada kepala negara dan pusat pemerintahan berada.

"Ibu kota ini ibu kota negara, jadi bagaimana ada kepala negara, ada kepala pemerintahan, ada pusat pemerintahan, agar bisa efektif," ujar mantan Dirjen Otda Kemendagri itu.

Baca: Tak Hanya Beri Ucapan Ultah Spesial, Maia Estianty juga jadi Tamu Istimewa di Kantor Irwan Mussry

Nantinya pembentukan DKIN, agar diatur dengan merevisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, melalui inisiatif dari Pemerintah lewat Kemendagri.

Sejauh ini ia mengatakan, usulan tersebut diterima baik Jusuf Kalla.