Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dan semua institusi terkait untuk menyikapi secara serius data tentang rumah ibadah yang terpapar paham radikal, serta temuan Kementerian Dalam  Negeri  (Kemendagri) tentang komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila.

“Pemerintah hendaknya tidak meremehkan kecenderungan dua persoalan tersebut. Kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI,” tegas Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam rilisnya kepadaParlementaria, Senin (19/11/2018).

Menurut data Badan Intelijen Negara (BIN), sambungnya, dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, 41 masjid sudah terpapar paham radikal. Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN. Sebelumnya, informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendikiawan dan telah dilaporkan kepada presiden.

Bamsoet menyampaikan, hasil survei oleh Kemendagri menemukan bahwa sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo  juga telah mengingatkan bahwa penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.

“Pemerintah harus segera merumuskan langkah-langkah strategis  guna merespons dua kecenderungan itu. Fakta dua kecenderungan itu jangan dianggap remeh. Jika dibiarkan, akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI,” tandas legislator Partai Golkar itu.

Sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, lanjut Bamsoet, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius. Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan.

“Paling mengejutkan adalah temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Temuan ini menggambarkan bahwa masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu. DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah VII itu. (*)