TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal angkat bicara terkait pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut 41 masjid di lingkungan pemerintah terpapar paham radikal.

Menurut Mustafa, pemerintah sebaiknya tidak membuat masyarakat resah. Informasi intelijen seperti itu menurutnya tidak seharusnya disampaikan langsung ke publik.

Baca: Dapat Laporan Ada 50 Penceramah Terindikasi Paham Radikal, Ini Kata Menag

"Jadi kalau informasi-informasi intelijen saya kira sebaiknya itu diolah terlebih dahulu, lalu kemudian dibuat kebijakannya baru disampaikan kepada publik, ujar Musatafa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Menurutnya informasi intelijen yang mentah mentah disampaikan ke publik membuat masyarakat resah banyak orang akan saling curiga karena mendengar informasi tersebut.

"Menjadi kontroversi itu yang kemudian membuat suasana justru menjadi tidak stabil kita bisa saling curiga, saling tuding-menuding," katanya.

Sebaiknya menurut Mustafa, pemerintah langsung membuat kebijakan dari informasi BIN tersebut. Tanpa perlu diungkap ke publik pemerintah melakukan langkah-langkah penangkalan terhadap paham radikal.

"Tentu saja kebijakan yang sebijak-bijaknya, bagaimana kemudian membuat suasana yang kondusif apa lagi ini sekarang bulan-bulan hari-hari menjelang pemilu 2019 Pileg, Pilpres, pemilihan DPD sehingga saya berharap pemerintah lebih kompak, pemerintah lebih utuh melihat segala persoalan, lalu kemudian secara bijak membuat kebijakan yang tepat," pungkasnya.

Sebelumnya BIN memaparkan terdapat 41 masjid di lingkungan BUMN, Kementerian, dan lembaga yang terpapar paham radikal. Dari 41 masjid tersebut 17 diantaranya dalam kategori parah. Selain itu terdapat 50 penceramah yang konten ceramahanya menjurus radikalisme.