TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) janjikan pemberlakuan SIM seumur hidup dan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor jika menang dalam pemilu 2019 mendatang.

Gagasan tersebut dinilai PKS dapat mengurangi beban hidup rakyat kecil yang memiliki sepeda motor sebagai moda utama dalam mencari nafkah.

"Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat. Karena tarif dasar listrik naik, harga beras yang kualitas medium yang terus naik," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Almuzzamil Yusuf di DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

PKS menilai apabila pengguna motor mendapat insentif fiskal dengan penghapusam pajak tahunan maka masyarakat tidak repot mengurus surat-surat.

"Sehingga, lebih banyak waktu produktif yang dapat digunakan untuk bekerja," ujar Yusuf.

Terkait ada sejumlah kekhawatiran apabila pajak sepeda motor dihapuskan, akan mengganggu keuangan APBD Provinsi.

Hal tersebut langsung ditepis oleh PKS. Almuzzamil menegaskan pihaknya sudah memikirkan gagasan ini dengan matang dan tidak mengganggu keuangan APBD provinsi.

"Kita ketahui bahwa pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi. Namun, data beberapa provinsi menunjukkan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8 persen dari total APBD," ujar Yusuf.

Baca: Soal Pernyataan Prabowo, Demokrat: Ojek Online Buka Fakta Kegagalan Rezim Jokowi Buka Lapangan Kerja

PKS juga menilai perbaruan SIM saat ini cukup merepotkan.

Saat ini oara pemilik SIM harus memperpanjang masa berlakunya setiap lima tahun sekali.

Apabila SIM dapat berlaku seumur hidup dianggap lebih mempermudah dan menghemat biaya.

"Perbaruan SIM setiap lima tahun sekali merepotkan. Usulan ini agar biaya yang dibayar masyarakat ringan. Cukup sekali saja membayar biaya pembuatan SIM. Hal itu sudah berlaku disejumlah negara juga," ucap Yusuf.