Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berbagi pengalaman mengenai kegiatan Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) kepada Duta Besar (Dubes) Denmark untuk Indonesia Rasmus A. Kristensen.

Fadli juga mengajak Kristensen untuk hadir pada berbagai pertemuan GOPAC.

“Kita membahas hasil kegiatan GOPAC di Denmark beberapa waktu yang lalu. Kemudian Dubes Denmark juga ingin mengetahui lebih lanjut berbagai kegiatan GOPAC,” kata Fadli usai pertemuan dengan Dubes Denmark untuk Indonesia Rasmus A. Kristensen di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Dalam pertemuan juga dibahas mengenai berbagai potensi kerja sama yang bisa dikembangkan antara Indonesia dengan Denmark.

Salah satunya mengenai sumber energi terbarukan. Fadli menilai, Denmark mengembangkan energi tenaga angin, dengan skala cukup besar, namun dengan biaya cukup murah, bahkan bisa lebih murah dari fossil fuel.

“Mereka menggunakan renewable energy. Selain bersih lingkungan, kemudian lebih murah. Mereka mempunyai gagasan sumber renewable energy yang cukup besar, termasuk angin dan sumber yang lain. Saya kira itu bagus, kita belajar dari berbagai negara yang maju dalam beberapa bidang,” papar Fadli.

Legislator Partai Gerindra itu menambahkan, Indonesia juga bisa belajar dari Denmark. Sebagai negara welfare state, pendidikan dan kesehatan di Denmark dijamin oleh negara.

Kemudian Fadli menilai, Denmark terlihat tertib dan bersih. Ia juga melihat tingkat kebahagiaan masyarakat Denmark cukup tinggi.

Dalam pertemuan juga dibahas mengenai konsep Open Parliament. Fadli menyatakan, konsep ini digagas oleh DPR RI, agar banyak parlemen negara-negara lain juga ikut.

Hal ini sebagai bagian dari Open Government Partnership, ada kesertaan partisipasi masyarakat dalam parlemen, sehinggga dari proses hingga hasil di parlemen bisa diakses oleh publik.

“Pada umumnya DPR sudah terbuka dan akuntabel. Denmark saya kira belum masuk pada Open Parliament, karena ini gagasan baru. Sehingga kita juga mengajak,” tandas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.(*)