TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai setiap kebijakan yang diambil seorang presiden bersifat politis.

Termasuk ketika kemarin Presiden Joko Widodo mengangkat Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Banyak pihak menilai pengangkatan Andika sebagai KSAD sangat politis karena Andika merupakan menantu dari mantan Kepala BIN Hendropriyono yang juga mantan Ketua Umum Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

Baca: Kans PSM, Persija, dan Persib Main di Piala AFC, Runner Up Liga 1 Pastikan Satu Tempat di Grup H

PKPI merupakan partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 ini.

"Pengangkatan KSAD memang untuk politik pertahanan. Buang plastik di laut itu urusan politik. Harga cabe itu urusan politik. Sehingga pengangkatan pejabat negara itu urusan politik, dalam nafas pengelolaan bangsa dan negara tak terlepas dari urusan politik," tegas Hasto saat ditemui di workshop Fraksi PDIP DPRD di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Jumat (23/11/2018).

Baca: 5 Fakta Mengenai Pelantikan KSAD Andika Perkasa, Rumor Negatif hingga Alasan Presiden Jokowi

Hasto menjelaskan Jokowi sebagai kader PDIP sangat paham dalam upaya memisahkan urusan negara dan urusan politik.

Baca: Kans PSM, Persija, dan Persib Main di Piala AFC, Runner Up Liga 1 Pastikan Satu Tempat di Grup H

Pemisahan ini, diungkap Hasto telah ditunjukkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ketika Ibu Mega menjadi presiden, tidak ada orang partai yang dibawa ke Istana. Karena kita menghormati yang namanya proses bernegara itu sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami sudah belajar mengelola kekuasaan dengan baik. Kami enggak pernah intervensi. Jadi yang menuduh itu biasanya di masa lalu pernah menggunakan kekuasaannya untuk politik," tambahnya.