TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Keyakinan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, terkait dengan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang menyasar pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) terbukti.

Sejak awal Maruarar yakin kebijakan ini bukan berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Maruarar kemudian mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang dinilai tak memahami visi dan misi Presiden yang menurutnya pro-UMKM.

"Saya pikir Jokowi sudah menjawab, berkas itu belum sampai di Istana. Boleh diputar statement Pak Jokowi di Kadin sangat jelas, PP-nya belum ditandatangani oleh beliau dalam bentuk apapun, payung hukumnya itu belum ditandatangani," kata Maruarar yang kerap disapa Ara ini.

Dalam acara Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo, secara tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan relaksasi DNI bagi 54 bidang usaha UMKM dari paket kebijakan ekonomi XVI.

Maruarar menegaskan kasus ini harus menjadi pelajaran luar biasa bagi semua menteri. Sebab, tidak ada visi-misi menteri, sebab yang ada adalah ada visi-misi presiden.

“Ini kalau bisa kejadian yang terakhir, kalau presiden-nya sudah menunjukkan arah yang jelas. Bagaimana kebijakan UMM Jokowi yang sangat pro rakyat dengan kebijakan soal bunga, soal pajak, pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan ditingkatkan, dan lainnya,” tegas Ara, yang juga Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) dan Caleg DPR dari daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Bahlil Lahadalia memastikan investor asing tidak akan kabur meski aturan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dicabut.

"Investor itu investor kecil, tidak ada hubungannya dengan investor besar," kata Bahlil.

Baca: Maruarar Sirait Tidak Mau Kasus Bank Century Muncul Jelang Pilpres