Razman Nasution Sebut Reuni 212 Bernuansa Politis
Koordinator eks 212, Razman Nasution menilai gerakan Reuni 212 yang bakal digelar Minggu (2/11/2018) besok sudah keluar dari khittah perjuangan awalny
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator eks 212, Razman Nasution menilai gerakan Reuni 212 yang bakal digelar Minggu (2/11/2018) besok sudah keluar dari khittah perjuangan awalnya.
Secara tegas, Razaman menyatakan kekecewaannya. Karena saat gerakan tersebut dibuat, tujuan awalnya untuk kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Jadi embrionya dari sana. Kita kalau mau mengkaji sesuatu harus dilihat embrionya. Dasarnya dari mana. Ibarat bayi rahimnya dari mana," papar Razman dalam diskusi bertajuk : Seberapa Greget Reuni 212, Sabtu (1/12/2018) di Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Razman juga meyakini bahwa acara reuni 212 terindikasi berbau politis untuk mendukung pasangan calon Presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Baca: Prabowo Bakal Jadi Tamu Kehormatan di Reuni 212
"Dalam konteks ini saya mengatakan bahwa alumni 212, dalam gerakannya yang katanya akan sholat subuh berjamaah. Kenapa harus di Monas, kenapa? Urgensinya apa. Saya katakan dengan tegas bahwa gerakan moral PA 212 terindikasi untuk mendukung paslon calon presiden prabowo subianto dan sandiaga uno," tegas Razman
Terlebih kata Razman, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Muhammad Yusuf Marta merupakan penggagas acara reuni yang juga salah satu pihak yang turut mengeluarkan Ijtima jilid 1 dan 2, yang jelas-jelas mendukung paslon Prabowo-Sandi.
"Gimana kita mau mempercayai gerakan ini," singkat Razman.
Menjawab tudingan Razman tersebut , Yusuf Marta yang juga hadir sebagai narasumber meminta acara reuni 212 tidak harus dibesar-besarkan. Bahkan Yusuf Marta berani menjawab tantangan Razman untuk bersumpah bahwa acara tersebut tidak memuat agenda politik.