Menhan: TNI Harus Tangani Pembantaian 31 Pekerja di Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa kejadian pembantaian 31 pekerja infrastruktur di Papua harus ditangani oleh TNI.

Pasalnya, pelaku merupakan kelompok separatis yang ingin Papua memisahkan diri dari Indonesia.

"Penanganannya harus TNI. Kalau kriminal iya polisi," ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Menurut Mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut, terlibatnya TNI karena tugas pokoknya adalah menjaga kedaulatan Indonesia, keutuhan, dan keselamatan negara.

"Ingat, (mereka) ingin memisahkan diri. tugas pokok Kemenhan, tugas pokok TNI, satu, menjaga kedaulatan negara," katanya.

Ryamizard mengatakan langkah tegas akan dilkukan terhadap para pelaku pembantaian tersebut. Bahkan menurutnya tidak ada pintu negosiasi bagi para pelaku.

"Bagi saya tidak ada negosiasi. menyerah atau diselesaikan. itu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, pembunuhan sangat sadis diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua, terhadap 31 pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Minggu (2/12/2018).

Sebanyak 31 orang yang bekerja perusahaan milik BUMN PT Istaka Karya, yang saat ini bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah itu, sampai saat ini jenazahnya belum bisa diambil.

Sebab, lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan.

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.