TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih komitmen partai politik (parpol) untuk mencegah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Peneliti ICW, Lalola Easter menyebut satu di antara sektor yang rawan terjadi korupsi yakni pembiayaan dana parpol atau dana kampanye.

Terlebih saat ini sedang dalam masa kampanye menuju pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019.

"Jadi dalam konteks itu sudah baik langkah yang diambil artinya memang harus menyasar ke hal yamg lebih besar. Dalam arti secara kasus ada yamg berbeda-beda tapi kalau dilihat secara luas ini potensi besar berkaitan dengan parpol pendanaan kampanye," kata Lola saat diskusi santai 'Koruptor, Enaknya Diapain?', di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Lola menilai jika langkah KPK tersebut sebagai edukasi kepada parpol untuk dapat mencegah terjadinya korupsi.

Baca: Kelompok Kriminal Bersenjata Tembaki Helikopter TNI yang Evakuasi Jenazah Serda Handoko

"Salah satu kegiatan yang baru-baru ini dilakukan KPK itu kan semacam edukasi parpol menagih komitmen anti korupsi di parpol dalam konteks itu memang sudah waktunya pemberantasan korupsi di parpol mungkin khususnya terkait pendanaan parpol maupun dana kampanye bagi calon itu diperbaiki," pungkasnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengajak perwakilan 16 partai politik untuk berkomitmen mencegah korupsi. 

 Komitmen tersebut disepakati saat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

"Jadi mudah-mudahan mereka (perwakilan partai politik) berjanji dan membuat komitmen tentu saja untuk pemerintahan Indonesia," ujar Agus. 

Dari 16 parpol yang diundang KPK, sebanyak 14 partai telah hadir. 

Ke-14 partai pun melakukan penandatanganan pakta integritas terkait pencegahan korupsi.