Pemerintah sudah mencanangkan Danau Toba menjadi destinasi pariwisata prioritas Indonesia, dan menjadikan danau terbesar di Asia Tenggara ini sebagai Monaco of Asia. Guna mendukung program ini, pemerintah turut mencanangkan program Zero Keramba dari segala jenis Keramba Jaring Apung (KJA) di seluruh kawasan Danau Toba. Namun, sejak dicanangkan pada tahun 2015 lalu, Komisi VII DPR RI menilai implementasi Zero Keramba ini belum terlihat signifikan. Implementasi nyata program Zero Keramba pun dipertanyakan.

Hal itu menjadi sorotan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Toba Pulp Lestari, Direksi PT. Suri Tani Pemuka, Direksi PT. Japfa Comfeed, Direksi PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Wakil Bupati Toba Samosir (Tobasa), Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, di Aula PT. Toba Pulp Lestari, Toba Samosir, Sumatera Utara, Rabu (5/12/2018).

“Tahun 2015 ada pencanangan destinasi pariwisata prioritas Indonesia, salah satunya Danau Toba. Presiden juga sudah mencanangkan Danau Toba menjadi Monaco of Asia, termasuk Zero Keramba. Tapi pada 2015 dicanangkan, dan sekarang tahun 2018, apa yang dicanangkan itu tidak terlihat dari apa yang dilakukan. Padahal disampaikan Wakil Bupati Tobasa, semua bupati di kawasan Danau Toba sudah menandatangani persetujuan untuk Zero Keramba. Ini kenapa tidak terlaksana,” kata Gus Irawan, seolah bertanya.

Padahal, lanjut legislator Partai Gerindra itu, akibat dari banyaknya keramba di Danau Toba, sesungguhnya alam sudah menunjukkan dampaknya. Salah satunya, hampir setiap tahun ratusan ribu ton ikan mati secara massal di Danau Toba. Gus Irawan juga sudah meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan penelitian di Danau Toba. Dari hasil penelitian yang ia terima, oksigen di dalam air Danau Toba sangat minim. Hal ini dampak dari banyaknya keramba.

“Oleh karena itu, sebagaimana keinginan Wakil Bupati Tobasa kepada Presiden dan pemerintah, apa yang dicanangkan pemerintah menjadikan Danau Toba ini menjadi kawasan destinasi prioritas dan Zero Keramba dapat segera diwujudkan. Tentu tidak akan terimplementasi Danau Toba ini menjadi tujuan destinasi wisata prioritas jika masih ada keramba di Danau Toba. Akibatnya menjadi tidak menarik bagi wisatawan, apalagi wisatawan asing, karena air danau tercemar. Pemerintah jangan hanya memberi angin surga dengan pencanangan Monaco of Asia, tapi tindakannya belum ada,” kritisi Gus Irawan.

Di sisi lain, Gus Irawan juga memberikan catatan kepada pemerintah terkait dilaksanakannya program ZeroKeramba di Danau Toba, untuk juga memikirkan nasib masyarakat yang menggantungkan hidup dan roda ekonominya dari keramba di Danau Toba. Pemerintah harus memberikan terobosan kepada masyarakat untuk beralih ke sektor lain, tanpa mengganggu ekonominya. Legislator dapil Sumatera Utara II itu meminta pemerintah memberikan keahlian kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan.

“Pemerintah harus bisa memberikan terobosan, yang tadinya masyarakat cari kehidupan dari keramba ke sektor lain. Berikan mereka keahlian agar mereka beralih dari keramba ke usaha lain. Tidak bisa kemudian Zero Keramba, kita habisi semua keramba, tapi masyarakat yang menggantungkan dari keramba, bisa habis penghasilan mereka. Negara harus hadir untuk itu. Nanti pada saatnya wisata maju, akan muncul lagi peluang bagi masyarakat di kawasan Danau Toba untuk melakukan kegiatan usaha,” pesan Gus Irawan.

Sebelumnya Bupati Toba Samosir (Tobasa) Hulman Sitorus mengakui, beberapa tahun terakhir, kualitas lingkungan hidup di kawasan Danau Toba sudah menurun. Pihaknya sudah mencoba mencari langkah-langkah, namun kualitas air Danau semakin buruk. Terkait program Zero Keramba, ia memastikan seluruh kepala daerah di kawasan Danau Toba sudah sepakat untuk menjadikan Danau Toba menjadi Zero Keramba.

“Kita berkomitmen untuk menjadikan Danau Toba ini Zero Keramba, kami mengusulkan dan menyarankan kepada pemerintah pusat untuk memperjuangkan itu. Jika ini berkaitan dengan investasi asing, namun harus ada agenda yang jelas, kapan di Danau Toba ini menjadi tidak ada keramba. Karena wisatawan asing itu sensitif dengan kualitas air Danau Toba,” jelas Wabup Tobasa Hulman.

Dalam Kunspek yang diikuti Anggota Komisi VII DPR RI Aryo P.S. Djojhadikusumo (F-Gerindra/dapil DKI Jakarta III), Ivan Doly Gultom  (F-Golkar/dapil DKI Jakarta III), dan Kurtubi (F-NasDem/dapil NTB) ini, Tim Kunspek Komisi VII DPR RI juga menyoroti pengelolaan limbah beberapa perusahaan yang ada di kawasan Danau Toba dan mendorong turut menjaga kelestarian dan lingkungan hidup Danau Toba. (*)