Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti lembaga Amnesty Internasional untuk isu Papua, Papang Hidayat menilai akan sangat kecil kemungkinannya kepentingan asing masuk ke dalam kejadian penembakan pekerja di Kabupaten Nduga, Papua.

Jelas dia, tidak ada satupun negara yang melihat Papua merupakan wilayah sengketa di Indonesia. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dirasa juga tidak akan masuk jauh lebih dalam ke kasus tersebut.

"Tidak-tidak. Terlalu jauh. Kalaupun ada kepentingan asing, kemungkinannya akan sangat kecil sekali," ucapnya.

Papua, lanjut dia, merupakan wilayah NKRI dan semua negara mengakui hal itu, bahkan negara-negara tetangga seperti Papua New Guinea dan Australia. Tidak ada kepentingan bagi mereka untuk mencampuri berbagai macam kejadian yang ada di wilayah tersebut.

Baca: Peneliti LIPI: Operasi Militer di Papua Tak Akan Selesaikan Masalah

Hanya saja, ia menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak bisa menjamin penuntasan kasus Hak Asasi Manusia yang terus menerus terjadi di Papua.

Sebelum kasus Nduga, 2014 lalu pernah juga terjadi kasus berdarah di Paniayai yang hanya sempat dijanjikan untuk tuntas.

"Tapi, sampai hari ini kasus Paniayai tidak tuntas. Keluarga masih harus menunggu janji para penguasa. Maka saya bilang, Papua masuk dalam wilayah hukum Indonesia, tidak ada negara yang menyangsikan itu. Tapi, pemerintahnya sendiri tidak dapat menjamin penuntasan kasus HAM yang terjadi di sana," tegasnya.

Sementara itu, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) menduga ada keterlibatan pihak asing dalam Pembantaian belasan pekerja proyek Trans Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua beberapa waktu lalu. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri menekankan, dugaan itu bukanlah tanpa dasar.

Pasalnya, Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM) yang sekarang sudah menjadi United Liberation Movement West Papua (ULMWP) berkedudukan di beberapa negara di luar negeri, salah satunya yakni di Vanhatu

''Vanuatu sangat gencar membantu OPM dalam kemerdekaan mereka," ungkapnya dalam konferensi pers di Aula PPAD.

Tak hanya berkedudukan di Vanuatu, Kiki menyebut ULMWP juga berkedudukan di sejumlah negara seperti New York, Belanda, dan Inggris. "Namun ingin saya katakan bahwa ini adalah masalah Papua, bagian dari wilayah NKRI. Jadi apapun resikonya itu harus dipertahankan," kata Kiki.

Oleh karena itu pihaknya mendorong Pemerintah untuk menangani masalah Papua secara terpadu dan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Selain itu pihaknya juga mendorong Pemerintah untuk melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh komprehensif.

"Filosofi yang secara prinsip harus dipegang adalah 'Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat Papua'," ungkap Kiki.(ryo/tribunnews)