TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mewacanakan Pemilu Indonesia mengunakan sistem e-Voting.

Usulan tersebut muncul setelah ada temuan tercecernya KTP elektronik di Duren Sawit, Jakarta Timur, akhir pekan kemarin.

Tercecernya kartu identitas penduduk tersebut menimbulkan isu adanya KTP ganda yang akan mempengaruhi jumlah pemilih pada Pemilu nanti.

"Kemudian salah satunya juga kalau ada mempermasalahkan ini maka kita dorong juga sistem pemilu kita harusnya melalui sistem e-voting," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Baca: DPR akan Bentuk Pansus Bila Kemendagri Tak Bisa Ungkap Tercecernya e-KTP dalam Karung

Bamsoet mengatakan dengan e-voting maka duplikasi KTP elektronik bisa dihindari dan manipulasi jumlah daftar pemilih dalam Pemilu tidak dapat dilakukan.

"Karena kalau e-voting input data double pasti di-reject. Jadi untuk menghindari praktik-praktik manipulasi e-ktp atau duplikasi harusnya semua stakeholders sudah memikirkan pelaksanaan e-voting untuk pemilu," katanya.

Menurut Bamsoet, pemerintah harus mulai mewacanakan e-voting untuk pemilu-pemilu mendatang.

Apalagi dengan e-voting, pemerintah bisa menghemat biaya penyelenggaraan Pemilu.

"Seperti pengadaan bilik suara, pengadaan tinta, kertas, kemudian recruitment saksi-saksi yang jumlahnya jutaan dan memakan biaya triliunan. Jadi menurut saya arahnya sudah harus ke sana," tuturna.

Meskipun berat untuk memulainya, Bamsoet yakin Indonesia bisa menyelenggarakan e-voting.

Sistem pemungutan suara tersebut telah dicoba pada pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah di Jawa Timur.

"Nah kalau itu bisa, di tingkat nasional kita bisa," pungkasnya.