Survei LSI Sebut Masyarakat Bertumpu Pada KPK dan Presiden dalam Pemberantasan Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) yang dirilis hari ini Senin (10/12/2018) mengatakan bahwa masyarakat bertumpu pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan presiden dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Dalam survei yang dilakukan 8-24 Oktober 2018 dan diikuti 2 ribu responden itu mengatakan 85 persen masyarakat mengenal dan percaya KPK efektif dalam memberantas korupsi.

“Masyarakat percaya lembaga yang paling banyak berperan dalam pemberantasan korupsi adalah KPK,” ungkap Peneliti Senior LSI Burhanuddin Muhtadi di acara rilis hasil survei di Hotel Akmani, Jakarta Pusat.

Setelah KPK ada Presiden yang memperoleh kepercayaan masyarakat sebanyak 84 persen dalam memberantas korupsi disusul Polisi (75 persen); Majelis Ulama Indonesia (73 persen); Pemerintah Daerah (73 persen); Nahdlatul Ulama (71 persen); Badan Pemeriksa Keuangan (70 persen); Pengadilan (70 persen); Kementerian atau Lembaga Negara (70 persen); dan Mahkamah Agung (69 persen).

Lalu ada KPU (69 persen); Kejaksaan Agung (69 persen); Bawaslu (67 persen); Muhammadiyah (67 persen); BPKP (64 persen); LSM atau organisasi kemasyarakatan (62 persen); Media Massa (62 persen); DPR atau DPRD (60 persen); perusahaan swasta (57 persen); partai politik (50 persen) dan Ombudsman RI (48 persen).

Baca: Fraksi PKS Akan Kawal Penyelesaian Tunggakan Pembayaran BPJS ke Rumah Sakit

Oleh karena itu Burhanuddin menilai masyarakat hingga saat ini masih bertumpu kepada KPK dan presiden dalam hal pemberantasan korupsi.

“KPK dan presiden menjadi tumpuan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, masyarakat paling percaya kepada KPK dan memang panglima pemberantasan korupsi ada di presiden,” pungkas Burhanuddin.