Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kasus jual beli blanko E-KTP dan temuan ribuan KTP di Duren Sawit, Jakarta Timur.

Menurut Fadli bila ke dua kasus itu motifnya. Pidana atau kriminal, pihak Kemendagri tetap harus bertanggungjawab.

"Kalau itu tindak pidana kenapa bisa kecolongan ya. Apapun tanggungjawab siapa data kependudukan? Tanggungjawab siapa? Ya yang bertanggungjawab itu sudah pasti di Kemendagri," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (11/12/2018).

Fadli menilai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil ( Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh tidak mampu menangani masalah penyeberan KTP elektronik. Kasus tersebut tercecernya KTP eektronik bukan kali ini saja terjadi, tercecernya KTP Elektronik juga pernah ditemukan di Bogor (Jawa Barat) dan Serang (Banten).

Baca: Mendagri: Ada Indikasi Kesamaan Temuan e-KTP di Bogor dan Duren Sawit

"Pentolannya ya Mendagri di bawahnya Dirjen Dukcapil, ya dua-duanya menurut saya enggak becus. Jelas kok itu," tuturnya.

Fadli membantah bahwa kedua kasus KTP elktronik tersebut dipolitisir sehingga menjadi ramai. Menurut Fadi masalah tersebut jelas ada, dan merupakan masalah lama yang terus berulang.

"Ya mau pihak tertentu mau pihak mana ya buktikan dong. Kalau kejadian berulang-ulang itu keledai aja nggak sampai dua kali masuk ke lubang. Ini berkali-kali berkarung-karung itu tercecer dimana-mana," pungkasnya.