Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan partainya siap membiayai sistem Teknologi Informasi (IT) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengawasan dan kontrol penyebaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Hal tersebut diungkapkan Ahmad Riza Patria sebagai respons permasalahan tercecernya KTP-el baru-baru ini.

Baca: Terkait Sekarung KTP-el di Pondok Kopi, Satpel Dukcapil Kelurahan Pondok Kelapa Diperiksa Polisi

"Gerindra meminta pemerintah lakukan audit internal secara menyeluruh termasuk membangun sistem IT karena biayanya murah. Kalau pemerintah tidak memiliki anggaran, kami akan membiayai pembuatan perangkat lunak IT tersebut," ucap Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Ahmad Riza Patria mengatakan, perangkat lunak tersebut sangat sederhana, sehingga masyarakat bisa tahu berapa jumlah KTP-el yang sudah dicetak, disebar dan kedaluwarsa.

Ahmad Riza Patria meyakini jika sistem tersebut berjalan maka tidak akan terjadi kasus KTP-el yang tercecer karena setiap detik secara real time akan diketahui.

"e-KTP ini sangat berpotensi mengganggu, jangankan di musim Pemilu Presiden. Jadi tidak salah kalau masyarakat menduga-duga ada apa dari kasus e-KTP tercecer atau kecurangan karena saya sebagai peserta pemilu menilai pembuatan E-KTP tidak terbuka dan tidak transparan," jelasnya.

Riza mengaku prihatin kasus KTP-el tercecer di Duren Sawit karena sudah ketiga kalinya terjadi, sebelumnya ditemukan di Bogor dan Serang, Banten.

Dia mengatakan kalau di daerah lingkungan Jadebotabek saja masih terjadi KTP-el tercecer, bagaimana dengan daerah-daerah lain seperti di pesisir dan pedalaman.

"Jadi kami meminta Kemendagri sejak awal melakukan audit internal secara menyeluruh termasuk terhadap tenaga-tenaga internal. Begitu juga terkait protap dan prosedurnya harus dipastikan, tidak sekedar perintah," tegasnya.

Riza mengatakan pemerintah seharusnya memastikan proses mulai pencetakan hingga penyerahan KTP-el transparan dan terbuka, jangan kalah dengan KPU RI.

Baca: Ribuan KTP Elektronik Tercecer, Mendagri: Kami Serahkan ke Polisi

Menurut dia, KPU RI sudah bisa mengelola surat suara secara transparan dan terbuka, berapa yang dicetak berapa yang diserahkan, berapa yang digeser, berapa yang tersisa, kemudian diaudit lalu dipertanggungjawabkan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Bayangkan KPU bisa mengaudit dan menjelaskan secara rinci surat suara per TPS. Kenapa pemerintah tidak bisa menjelaskan berapa jumlah blanko yang dicetak, berapa yang disebar di setiap kabupaten, kecamatan dan kelurahan, berapa yang tersisa, berapa yang kadarluwarsa, kita belum pernah tahu," tandasnya.