Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Berita Parlemen

Fadli Zon: Dana Otsus Papua Perlu Dilanjutkan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua yang masa tenggatnya akan habis pada 2021, jika mengacu kepada

Fadli Zon: Dana Otsus Papua Perlu Dilanjutkan
dpr.go.id
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua yang masa tenggatnya akan habis pada 2021, jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, dinilai masih diperlukan. Ia melihat kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mengenai Dana Otsus ini, ke depannya dapat digunakan sebagai rekomendasi, bahkan jadi bagian dari kebijakan termasuk revisi bagi periode DPR RI yang akan datang.

Ditemui usai menjadi keynote speaker pada acara seminar nasional bertajuk 'Exit Strategy. Menyongsong Berakhirnya Dana Otsus Papua Tahun 2001' yang digelar oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI di ruang Abdul Moeis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta (11/12/2018), Fadli menyampaikan bahwa manfaat Dana Otsus, terutama di Papua, masih sangat besar. Ia mengaku bahwa hal seperti ini perlu dievaluasi lebih awal, sebelum masa berlaku UU tersebut habis agar dapat dipastikan kelanjutannya.

“Kita ingin membuat suatu kajian dan mungkin nanti direkomendasi, bahkan bisa  dijadikan bagian dari kebijakan, termasuk revisi terhadap Undang-Undang Otsus Papua ke depan yang mungkin pada periode DPR RI yang akan datang sudah kita bicarakan dari sekarang sebagai rekomendasi,” jelas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Menurutnya, Dana Otsus bagi Papua tersebut masih sangat diperlukan, terutama bagi bidang pendidikan dan kesehatan. Yang patut dijadikan koreksi adalah bagaimana dana ini tidak diselewengkan, melainkan harus tepat sasaran. Menurutnya selama ini masih ada saja oknum-oknum dari perangkat pemerintah yang melakukan penyelewengan, sehingga mengganggu jalannya alokasi Dana Otsus oleh pemerintah.

“Kalau ini tepat sasaran saya kira dana ini akan luar biasa. Sebagai contoh untuk Aceh saja kurang lebih Rp 8 triliun. Tahun 2018 dan 2019 dianggarkan Rp 8,9 triliun. Ini artinya memberikan satu afirmasi yang besar untuk pembangunan,” tandas legislator Partai Gerindra itu.

Legislator dapil Jawa Barat V ini mendorong pentingnya sinergi antar perangkat pemerintahan dalam melaksanakan alokasi Dana Otsus, karena ia menganggap setiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing. Ia menyambung bahwa perlu juga dipikirkan agar pengelolaan dana bisa lebih independen, sehingga bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

“Tinggal bagaimana strateginya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ini agak berbeda beda standarnya, di Papua juga agak berbeda dan seringkali berubah juga. Misalnya pembagian antara pengelolaan oleh provinsi dan pengelolaan oleh kabupaten kota. Ada yang 60 banding 40 ada yang 80 banding 20,” tandas Fadli. (*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas