DPR Dorong Pemerintah Lakukan Operasi Tumpas Gerakan Separatis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asri Hamzah Tanjung mendorong pemerintah untuk melakukan operasi menumpas kelompok pemberontak di Papua.

Hal itu disampaikannya menanggapi insiden pembantaian pekerja Trans Papua.

Asril menyebut insiden tersebut sebagai gerakan pemberontak atau separatis.

"Nah itu pemerinta ragu-ragu, ini negara kita NKRI, itu harga mati. Itu dibilang berkali-kali harus dikejar anggak boleh ada pemberontak itu," katanya di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

"Jangan tanggung-tanggung, udah operasi, kalau takut pemerintah minta persetujuan DPR kerahkan pasukan. Selesaikan, kan ada rumusnya, ada Undang-Undangnya (UU), kita punya UU pertahanan, UU TNI, macam macam UU sebagai payung hukum kita," imbuhnya.

Lebih lanjut, dengan kejadian insiden pembantaian itu, Arsil menilai kondisi Papua belum aman.

Dia menyamakan insiden tersebut dengan kelompok separatis di Poso, Sulawesi Tengah.

Baca: Duduk di Kursi Terdakwa, Konglomerat Tamin Sukardi Gunakan Tongkat

"Kita terbuai aman-aman, apa aman? Papua kok aman, enggak aman, masih ada kelompok bersenjata kok. Coba waktu di Sulteng, Santoso apa disebut kriminal bersenjata enggak? pemberontak kan? Itu yg betul," jelasnya.

"Kenapa sama Papua kita takut? takut sama Australia? Amerika? Ini negeri kita kok, kalaupun ngajak perang ya kita perang, kan gitu harusnya," tutupnya.