Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi di Indonesia dinilai sangat mendesak dan ideal. Meskipun demikian, masih dibutuhkan beberapa upaya strategis untuk bisa menginternalisasi nilai-nilai tersebut hingga ke masyarakat bawah.

Hal itu menjadi konsensus dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Implementasi Sistem Perekonomian Nasional dalam Perspektif Ekonomi Pancasila, Kamis (13/12). Kegiatan ini digelar di Insititut Pertanian Bogor (IPB), dihadiri oleh Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Didin Damanhuri, Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Nunung Nuryartono, dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair Kasturi Sukiadi.

Dalam diskusi itu, Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Airlangga Pribadi Kusman mengatakan jika menjadikan Pancasila sebagai jalan utama sistem ekonomi diperlukan penyebarluasan informasi mengenai Sistem Ekonomi Pancasila, utamanya kajian-kajian terkait hal tersebut.

“Saya rasa perlu untuk menyebarluaskan pemikiran-pemikiran mengenai Sistem Ekonomi Pancasila, misalnya melalui buku-buku yang memuat kajian-kajian sehingga Sistem Ekonomi Pancasila dapat diimplementasikan di seluruh level tataran masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengapresiasi perjalanan dan pencapaian perumusan Sistem Ekonomi Pancasila yang telah berjalan saat ini.

Kendati demikian, sosialisasi yang masif melalui kolaborasi dengan lembaga dan institut yang semakin luas juga diperlukan, sehingga pengenalan mengenai Sistem Ekonomi Pancasila dapat lebih mudah untuk diimplementasikan.

“Yang sekarang pun sudah oke. Terlihat dari keterlibatan kampus yang banyak dan pemikiran dari beberapa pemikir sudah terwakilkan dalam penyusunan Sistem Ekonomi Pancasila ini,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan Sistem Ekonomi Pancasila harus dilebur menjadi pengetahuan dan lembaga yang paling tepat ialah lembaga pendidikan, utamanya di perguruan tinggi. Mata kuliah koperasi yang merupakan salah satu pilar Sistem Ekonomi Pancasila, katanya, harus menjadi mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa, tidak terbatas pada fakultas ekonomi.

“Tidak banyak di kampus, koperasi menjadi mata kuliah wajib. Padahal pelaku koperasi tidak mengenal fakultas, harus semuanya paham mengenai koperasi,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menjelaskan akan merintis pusat studi Ekonomi Pancasila di kampus-kampus sebagai jalan pembuka untuk melakukan sosialisasi dan menginternalisasi Sistem Ekonomi Pancasila.

“Dalam penyusunan buku putih Sistem Ekonomi Pancasila kami telah melibatkan para pemikir-pemikir dari hampir seluruh kampus di wilayah Indonesia dan mereka semua setuju betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila kembali digaungkan, utamanya dalam sistem ekonomi nasional,” ucapnya. (*)