TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bergerak cepat membangun jembatan sementara di jalur Padang-Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP), Alois Wisnuhardana, dalam 48 jam sudah dilakukan pemasangan jembatan sementara sepanjang 36 meter oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengerjaan dilakukan pemerintah sejak ada informasi bahwa ada jembatan roboh di jalur Padang-Bukittinggi pada Senin (10/12/2018) lalu.

"Jembatan sementara ini akan selesai dalam waktu lima sampai tujuh hari. Hitungannya memang harus cepat, karena jalur ini adalah jalur paling vital di Sumatera Barat," ujar Alois Wisnuhardana, Jumat (14/12/2018).

Padang-Bukittinggi adalah urat nadi ekonomi dan pergerakan manusia dan barang, menghubungkan dua kota terpenting di provinsi ini.

Infrastruktur memang sangat kunci dalam ekonomi hari ini.

Baca: Sembari Tunjukkan Foto PKI, Jokowi: Fitnah Keji Seperti Ini Dalam Rangka Berpolitik

Bayangkan, kata dia, satu jembatan ini putus, masyarakat Minang harus memutar jalan dengan jarak 3-4 kali lipat lebih jauh jika hendak bepergian dari atau menuju Padang-Bukittinggi.

Pilihannya adalah melalui pesisir pantai barat di Pariaman, atau memutar ke timur melewati Danau Singkarak.

"Jangan tanya waktu tempuhnya. Jangan tanya pula biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Jangan tanya pula jika Pemerintah bergerak lambat tak segera membuat jembatan sementara," jelas Alois Wisnuhardana.

Jarak Padang-Bukittinggi sebenarnya kira-kira 90 km saja.

Normalnya, bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 3 jam.

Dalam kondisi darurat, jarak tempuhnya bisa menjadi sekitar 250-300 kilometer memutar.

Memang dia menjelaskan, ada jalur tikus yang lebih singkat, tapi pasti bukan untuk kendaraan berukuran besar.

Menurut dia, kKehadiran jembatan sementara berupa jembatan rangka baja tersebut diharapkan dapat membuka kembali lalu lintas Kota Padang – Bukittinggi yang sebelumnya terputus.

"Juga menekan biaya ekstra yang harus dikeluarkan warga dalam kondisi darurat dan sementara," ujar Alois Wisnuhardana.(*)