Persekusi yang dialami oleh satu juta masyarakat muslim etnis Uighur di China turut menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR RI Almuzammil Yusuf. Ia meminta dengan tegas kepada Kementerian Luar Negeri untuk memberikan klarifikasi mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia dalam rangka turut membantu menjaga ketertiban dunia.

 Hal ini ia sampaikan ketika interupsi dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Masa Sidang 2018/2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018). Muzammil mengaku bersimpati terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah China terhadap masyarakat muslim etnis Uighur.

 “Melalui forum tertinggi DPR ini yaitu Rapat Paripurna, kami meminta Kemenlu untuk memberikan klarifikasi, apa langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk meminta penjelasan kepada pemerintah China atau Dubes China di Indonesia terhadap hal yang terjadi di Uighur,” tutur legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 Ia mengaku mendengar kabar dari media, telah terjadi penahanan di kamp konsentrasi terhadap satu juta muslim Uighur di Xinjiang, China. Mereka ditahan tanpa proses hukum dan pandangan hukum yang jelas. Kemudian juga diminta untuk harus merubah nama islamnya. Menurut Almuzammil hal ini jelas mencederai kerukunan umat beragama di dunia.

Dalam kesempatan tersebut, legislator dapil Lampung I tersebut memohon kepada pimpinan DPR RI untuk meneruskan kepada Kemenlu agar memberikan keterangan secara tertulis kepada DPR RI tentunya. Ia mengaku sengaja menyampaikan hal ini di depan sidang paripurna agar seluruh pihak dapat mengetahui dan mendukung untuk tindak lanjut.

Sebelumnya, PBB menyatakan khawatir atas penahanan massal kelompok Muslim Uighur di China dan menuntut pembebasan mereka. Pemerintah China menyatakan mereka ditahan dengan alasan mengatasi terorisme. Pernyataan ini dikeluarkan setelah sebuah komisi PBB mendengar beberapa laporan bahwa sampai satu juta Muslim Uighur di daerah Xinjiang barat ditahan di kamp pendidikan kembali.

Pemerintah Tiongkok menyangkal sejumlah tuduhan tersebut tetapi mengakui beberapa ekstremis ditahan untuk dididik kembali. China memandang milisi dan separatis Islamis bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan di daerah tersebut. (*)