Rencana pembangunan Komando Resor Militer (Korem) 165/WCA di Wilayah Kodam IX/Udayana, Provinsi Bali, yang rencananya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) harus mempertimbangkan aspek sosial masyarakat serta daya dukung lingkungan di sekitarnya.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Pangdam IX/Udayana yang diwakili Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri beserta jajarannya di ruang rapat Makodam IX/Udayana Denpasar Bali, Rabu (12/12/2018).

"Dukungan sosial masyarakat sekitar diperlukan agar pembangunan Korem tidak memicu pro kontra dan menghindari konflik sosial akibat sengketa tanah ataupun hal lainnya," papar legislator Partai NasDem ini.

Supiadin yang juga Mantan Pangdam IX/Udayana ini mengaku tahu betul wilayah Kodam IX/Udayana, baik dari segi sosial masyarakat maupun kondisi geografisnya karena dulu saat menjabat Pangdam sudah menjelajahi seluruh pelosok Bali, NTB, hingga NTT beserta pulau-pulau terluarnya.

"Pembangunan Korem juga harus memikirkan masa depannya, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Itu yang menjadi pengalaman saya saat membangun Korem maupun Koramil di daerah-daerah," imbuh legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat XI ini.

Supiadin menambahkan, sudah menjadi rahasia umum jika TNI membangun Korem/Koramil di sebuah wilayah yang awalnya hutan, sepi namun secara geografis cukup strategis maka ke depan akan memicu pertumbuhan ekonomi. Sebab setelah ada Korem/Koramil masyarakat sekitar akan ikut berkembang, ditambah dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah setempat.

Sementara itu Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI Kasuri mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Komisi I DPR RI.

Kunjungan ini merupakan kehormatan bagi warga Kodam IX/Udayana dan berharap kedatangan Komisi I DPR RI membawa manfaat positif bagi eksistensi Kodam IX/Udayana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara," ujarnya.

Pangdam menyampaikan, tugas pokok Kodam IX/Udayana dalam mengemban fungsi selaku Kotama Pembinaan yaitu melaksanakan penguatan di bidang organisasi, berbagai macam latihan sesuai dengan kepentingan operasi dan hakekat ancaman serta menata gelar satuan sesuai dengan kepentingan pertahanan negara dalam geografi Bali dan Nusa Tenggara.

Kunspek Komisi I DPR RI ini diikuti oleh Anggota Komisi I DPR RI Effendi MS Simbolon (PDI-P), Andreas Hugo Pareira (PDI-P), Junico BP Siahaan (PDI-P), Meutya Viada Hafid (Golkar), Venny Devianti (Golkar), dan Martin Hutabarat (Gerindra).

Kemudian Darizal Basir (Gerindra), Roy Suryo (Demokrat), Budi Youyastri (PAN), Muhammad Syafrudin (PAN), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), Taufiq R Abdullah (PKB), Syaiful Bahri Anshori (PKB), Sukamta (PKS), Syaifullah Tamliha (PPP), Lena Maryana (PPP) dan Timbul P Manurung (Hanura). (*)