TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagian besar masyarakat Indonesia berpandangan moderat dalam melihat relasi antara negara, dan agama.

Negara dan agama tidak perlu dipertentangkan, tetapi bisa saling melengkapi.

Hal itu terlihat dari hasil survei Y-Publica dilakukan pada 20 November hingga 4 Desember 2018 dengan responden 1200 orang.

"Sebanyak 45,1 persen responden mengidentifikasi diri sebagai moderat, yang menganggap negara dan agama bisa saling melengkapi," kata Direktur Y-Pubiica Rudi Hartono kata Rudi dalam rilis survei di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018).

Dalam survei ini, Y-Publica mengkategorisasi pandangan masyarakat dalam tiga kategori, yaitu sekuler, moderat dan teokratis.

Sekuler menuntut pemisahan antara negara dan agama, agar agama tidak dimanipulasi untuk kepentingan politik.

Sebaliknya, teokratis menganggap hukum agama harus menjadi hukum negara dan menjadi nilai tunggal untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Menurut Rudi, sebanyak 25,2 persen responden mengidentifikasi diri sebagai sekuler.

Sementara 20,6 persen menyatakan diri berpandangan teokratis.

Terkait polemik keberadaan Perda Syariah atau perda berbasis agama, hampir semua kalangan sekuler bersikap menolak.

Di kalangan moderat, penolakan lebih kuat sebanyak 63,7 persen dibandingkan dengan yang mendukung 29,2 persen.

"Yang menarik, di kalangan teokratis, ada 6,5 persen responden yang juga menolak Perda agama, dengan Perda agama hanya tekstual saja," terang Rudi.

Diketahui, Survei Y-Publica dilakukan pada 20 November hingga 4 Desember 2018 dengan responden 1200 orang.

Survei menggunakan metode multistage random sampling (acak bertingkat).

Margin error dalam survei adalah 2,98 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Baca: Mayoritas Koresponden Survei Y-Publica Tidak Setuju dengan Perda Berbasis Syariah

Baca: Jokowi Ungkap Momen Teromantis Selama bareng Iriana, Cerita Sambil Peragakan Boncengan saat Hujan