TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan bila kasus tercecernya e-KTP di sejumlah wilayah di Indonesia bukan rekayasa yang dilakukan pemerintah.

Dan tidak ada kaitannya dengan rekayasa penyelenggaraan pemilihan umun (Pemilu) 2019 mendatang.

"e-KTP yang tercecer, yang diperjualbelikan, sekali lagi itu bukan rekayasa pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Pak Presiden Jokowi sudah meminta supaya ASN Netral. TNI-Polisi netral. Dan tidak perlu merekayasa sesuatu dalam rangka pemilu ini," kata Wiranto di Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Dari data yang Ia miliki, Wiranto menyebut saat ini tercatat jumlah daftar pemilih tetap(DPT) yang sudah ditetapkan sebanyak 192.828.520 jiwa.

Jumlah itu dikatakan Wiranto belum termasuk akan adanya penyesuaian dengan anak-anak yang berusia 17 tahun saat mendekati waktu pencoblosan.

Baca: TGB Bergabung dengan Partai Nasdem

Diperkirakan ada 10 ribu anak yang usianya 17 tahun sebelum April.

"Dengan teknik tertentu nanti ada 10 ribuan anak-anak kita yang usianya nanti sebelum April dan setelah ditetapkan DPT ini akan mencapai umur 17 tahun. Berarti dia berhak memilih. Jadi tetap dia nanti punya hak pilih," ujar Wiranto.