TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Pengamat politik Universitas Presiden, Muhammad A S Hikam mengapresiasi langkah politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurutnya, berani menjanjikan melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat berpoligami.

Larangan poligami di kalangan ASN dan pejabat negara, menurut Hikam adalah salah satu platform politik partai terkait dengan hak asasi kaum perempuan.

"Bagi saya platform politik seperti itu kemajuan besar dalam wacana dan praksis demokrasi di era pasca-reformasi," kata hikam.

Terlepas ada yang pro dan kontra terhadap platform tersebut, dalam sistem demokrasi adalah sah-sah saja untuk dikemukakan dan diperjuangkan oleh PSI atau partai politik lainnya," kata dia.

Meski, lanjut Hikam ada resiko bagi PSI akan mengalami kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Ia menyarankan, agar partai yang dipimpin Grace Natalie memberikan penjelasan mengenai langkah pelarangan poligami bagi ASN dan pejabat negara.

"Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia muslim, belum tentu semuanya pro poligami untuk ASN dan pejabat negara. Apalagi PSI tidak mengatakan poligami harus dilarang total bagi seluruh ummat Islam," jelasnya.

Langkah politik yang diambil PSI, Hikam yakin akan mendapat perhatian dari pemilih perempuan.

"Pemilih perempuan, khususnya kelompok milenial akan cenderung mendukung platform tersebut, sehingga target PSI juga harus terarah sehingga bisa lebih efisien dan efektif dalam komunikasi publik," ujar AS Hikam.

Pembahasan poligami kembali muncul ke publik pasca Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyerukan revisi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terutama terkait dengan poligami.

Grace menyatakan partainya tidak akan pernah mendukung praktik poligami.