Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Empat terduga penyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya yakni Biilly Sindoro, Henry Jasmen Sitohang, Fitradjaja Purnama dan Taryudi bakal menjalani sidang perdana.

Sidang digelar hari ini, Rabu (19/12/2018) pagi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Agenda sidang, jaksa bakal membacakan dakwaan yang telah disusun sebelumnya.

Atas sidang ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah meminta masyarakat khususnya warga Bekasi bisa memantau persidangan terlebih proyek Meikarta berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Baca: Maia Estianty Disebut Hamil, Kata Rekan Irwan Mussry Hingga Pengakuan Ahmad Dhani Soal Mulan Jameela

"Jadi kami berharap masyarakat bisa mengawal persidangan ini. Apalagi ini terkait dengan kepentingan masyarakat Bekasi," ucap Febri.

Diketahui ‎dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikartadi Kabupaten Bekasi.

Selain Bupati Neneng, KPK menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Ada juga pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group.‎ Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk. PT Lippo Cikarang Tbk merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp 278 triliun.
Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp 7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Uang diduga bagian fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek itu cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan.