MUI Minta Pemerintah Indonesia Desak China Buka Suara Terkait Muslim Uighur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri untuk menekan Pemerintah China atas dugaan penindasannya terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Hal itu dikatakan oleh KH Abdullah Jaidi, Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat saat Tausiyah Akhir Tahun 2018 di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2018).

"Ini pun yang disayangkan dari pihak kedutaan China itu sendiri tidak mengklarifikasi secara jelas dengan Kemenlu sehingga tidak ada kejelasan ini," ucap Jaidi.

"Dan kami juga minta pemerintah Indonesia untuk melakukan sikap penekanan dalam hal seperti ini," sambungnya.

Baca: Aksi Cepat Tanggap Akan Turun Langsung Bantu Suku Uighur di Cina

Menurutnya, membela Muslim Uighur dilakukan tidak hanya karena sesama Islam, tetapi menyangkut persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM).

Indonesia, ucap Jaidi, selalu reaktif terhadap permasalahan HAM.

"Ini tidak hanya sebagai sesama umat Muslim tetapi itu juga menyangkut hak-hak manusia. Indonesia selalu reaktif yang berkenaan dengan hak-hak asasi manusia," tandasnya.