Panelis Debat Kandidat, Mulai dari Pimpinan KPK Hingga Pakar Hukum Internasional
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan delapan orang panelis untuk debat kandidat calon presiden-calon wakil presiden di Pemilu 2019.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan delapan orang panelis untuk debat kandidat calon presiden-calon wakil presiden di Pemilu 2019.
"Sudah ditetapkan ada 8 (panelis,-red). 7 sudah konfirmasi bersedia. Satu, kami kirim secara resmi, karena dia mewakili institusi," kata Ketua KPU RI, Arief Budiman, Jumat (28/12/2018).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, delapan orang tersebut, yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, dan Bivitri Susanti.
Baca: Terciduk Bermesraan dengan Irwan Mussry di Belakang Ayahnya, Maia Estianty: Begini Kalau Jatuh Cinta
Baca: KPU Pertanyakan Status Yusril Ihza di Sidang Laporan OSO
Lalu, Adnan Topan Husodo, Bambang Widjojanto, Margarito Kamis, dan terakhir unsur pimpinan KPK. Namun, untuk unsur pimpinan KPK, kata Arief, masih dalam tahap konfirmasi."Itu dari akademisi, KPK, Komnas HAM, Hikmahanto, Bivitri, Margarito Kamis. Pokoknya delapan lah," kata dia.
Nantinya, panelis akan bertugas menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta debat. "Bisa berapa saja. Nanti dikirim ke setiap paslon dan ditemukan di beberapa forum membahas itu," tambahnya.
Baca: Dihadapan Sang Ibu Gempita Sebut Lebih Sayang Gading Marteen, Begini Tanggapan Gisella Anastasia
Baca: KPU Data Pemilih di Daerah Terdampak Tsunami Selat Sunda
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal Debat Capres-Cawepres 2019. Debat pertama akan menghadirkan Capres-Cawapres untuk membahas masalah Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Debat rencananya akan digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada 17 Januari mendatang. Debat tersebut disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi, salah satunya Kompas TV.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.