Situasi ekonomi, sosial, politik dan keamanan negeri ini pada tahun keempat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla relatif stabil. Namun di penghunjung tahun 2018, dinamika politik cenderung memanas. Ada sejumlah gerakan atau aksi yang menurut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membuat sebagian masyarakat tidak nyaman. Kondusifitas sejumlah daerah pun sempat terganggu akibat manuver politik.

Kendati demikian, Bamsoet, sapaan akrabnya, memastikan bahwa stabilitas negara sangat kondusif, baik di penghujung tahun ini maupun sepanjang 2019 mendatang.  Lebih dari itu, bersama TNI dan Polri, pemerintah serta DPR RI juga memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 akan berlangsung aman dan damai.

“Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tetap akan menjadi pesta demokrasi sekaligus menjadi ruang bagi semua komponen masyarakat melaksanakan kedaulatannya,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (28/12/2018).

Aktivitas pemerintah dan DPR RI yang tetap fokus pada tugas-tugas kenegaraan maupun kegiatan pembangunan menjadi bukti bahwa Indonesia sangat stabil dan kondusif. Semua elemen masyarakat tetap menjalankan aktivitas masing-masing. Stabilitas keamanan dan kondusifitas negara terwujud berkat peran TNI, Polri dan unsur penegak hukum tetap mengelola aspek keamanan dan ketertiban umum sebagaimana seharusnya.

Menurut legislator Partai Golkar ini, memang ada upaya mengeskalasi tensi politik dengan sejumlah gerakan, pernyataan provokatif hingga penghinaan kepada Presiden RI. Namun, segala sesuatunya bisa dikelola sebagaimana mestinya oleh aparat keamanan dan maupun penegak hukum.

Untuk menyejukkan suasana, Bamsoet mendorong semua kekuatan politik untuk lebih menahan diri. “Silahkan berkampanye sambil menyuarakan kritik kepada pemerintah. Namun, jangan sampai kebebasan mengemukakan pendapat itu disalahgunakan dengan melancarkan penghinaan kepada bangsa dan negara, menghina lambang negara, atau memprovokasi publik,” tambahnya.

Menghadapi Pileg dan Pilpres tahun 2019, sangat ideal jika semua kekuatan politik lebih mengedepankan program-program yang realistis dan solutif. Para elit politik diharapkan bisa menjadi panutan, sehingga etika dan moral patut dijunjung tinggi.

Terkait aktivitas Kedewanan sepanjang tahun 2018 yang masih banyak menuai kritik, Bamsoet menerimanya sebagai bahan koreksi untuk perbaikan. Perlu disampaikan beberapa hal mengingat  DPR/MPR RI dan DPD RI, sesuai konstitusi adalah Lembaga Politik dan Anggota di dalamnya adalah para pekerja politik yang dipilih langsung oleh konstituen di daerah pemilihan masing-masing, maka tidak bisa disamakan dengan para pekerja kantoran atau pabrik yang salah satu ukuran kedisiplinan dan kinerjanya berdasarkan absensi.

Sangat tidak adil bila menilai para pekerja politik atau buruh rakyat itu hanya berdasarkan tingkat kehadiran di parlemen tanpa melihat apa yang mereka kerjakan di luar parlemen. Kerja-kerja politik sebagai anggota parlemen sekaligus sebagai anggota partai politik sesuai undang-undang dan sumpah jabatan mengharuskan mereka lebih dekat ke rakyat pemilihnya.

“Jika dianggap malas atau bolos, biarkan konstituennya yang menilai, apakah mereka benar-benar bolos dan malas? Atau sebaliknya, mereka rajin bekerja turun ke bawah berpanas-panas ke desa-desa membantu konstituennya serta menjalankan tugas kedewanan seperti sosialisasi atau menyerap aspirasi, meninggalkan kemewahan ruangan rapat yang dingin ber-AC,” terang legislator dapil Jawa Tengah VII itu.

Masih di tahun 2018, ia menerangkan beberapa faktor pada tingkat global yang harus terus menjadi perhatian bersama. Selain mencermati dinamika perekonomian global yang masih berselimut ketidakpastian,  politik luar negeri Indonesia harus menunjukan konsistensi dalam menyikapi isu kemerdekaan Palestina dan isu pemindahan ibukota Israel ke Yerusalem. 

“DPR juga memastikan bahwa sikap Indonesia untuk selalu mendukung Palestina merdeka tidak akan pernah berubah. Indonesia akan selalu menolak pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina di jalur Gaza,” tegas mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Indonesia pun menolak rencana pemindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. DPR RI terus mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk membangun  komunikasi dengan para menteri luar negeri negara-negara Islam, terutama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). (*)