Tribun

26 Anggota Dewan Absen Paripurna Pemaparan Visi Misi Bupati Bogor

Ketidakhadiran 26 anggota Dewan dari total 50 kursi legislatif dalam rapat paripurna istimewa pemaparan visi

Penulis: FX Ismanto
26 Anggota Dewan Absen Paripurna Pemaparan Visi Misi Bupati Bogor
TRIBUNNEWS.COM/IST
26 anggota Dewan dari total 50 kursi legislatif tidak hadir dalam rapat paripurna istimewa pemaparan visi dan misi Bupati Bogor, pada Senin (31/12/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, CIBINONG – Ketidakhadiran 26 anggota Dewan dari total 50 kursi legislatif dalam rapat paripurna istimewa pemaparan visi dan misi Bupati Bogor, pada Senin (31/12/2018) menunjukan lemahnya legitimasi pelantikan Bupati Bogor dan Wakil Bupati Ade Yasin-Iwan Setiawan. Langkah boikot anggota Dewan itu sebagai bentuk protes kepada Kemendagri dan Gubernur Jawa Barat yang dinilai tidak menghormati proses hukum.

Pengamat Politik Dari Riset Lingkaran Strategis (Rilis) Setia Darma mengungkapkan, seharusnya Kemendagri dan Gubernur Jawa Barat melakukan kajian terlebih dahulu sebelum melantik pasangan Ade-Iwan karena masih tersangkut kasus hukum.

“Hal itu bisa dilihat terkait gugatan yang sekarang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Cibinong, dan beberapa keputusan DKPP yang jelas-jelas disitu KPU dan Bawaslu bersalah,” kata Setia kepada wartawan, Kamis (3/1/2019).

Setia menjelaskan, indikasi ketidakhadiran 26 anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam sidang paripura penyampaian visi-misi Bupati Bogor Ade-Iwan itu jelas karena masih berjalannya proses gugatan yang dilayangkan oleh tim advokasi Jaro-Ingrid yang akan dilaksanakan pada 8 Januari 2019.

 “Hal ini seharusnya bisa ditinjau ulang oleh Kemendagri terkait ketidak hadiranya anggota DPRD Kab. Bogor sebanyak 26 kursi tersebut,” imbuhnya.

Hal senada pun diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar-PAN A Tohawi, bahwa sikap Fraksi Golkar-PAN jelas menghormati proses hukum dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) belum di paripurnankan, termasuk anggota Dewan ke 26 itupun masih melaksanakan reses.

"Jadi intinya satu kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kedua bagaimana penyampaian visi-misi Bupati Bogor, toh kebijakan Bupati itu kan dari RPJP sedangkan RPJP itu belum diparipurnakan, terkecuali RPJP sudah diparipurnakan baru bisa ini kan belum, pada intinya biar janji-janji politik ke masyarakat ini terealisasi lewat RPJP itu, kalau begini masih pertanyaan besar kan," singkatnya.

Sama halnya dengan Ketua Fraksi Demokrat Moh. Hanafi, karena, semua anggota DPRD dari Fraksi Demokrat ini masih ada tugas reses pas paripurna penyampaian visi-misi Ade-Yasin kemarin (31/12/2018) tersebut.

“Biar masyarakat yang menilai terkait hal ini, dan itupun kita masih disibukan dengan reses di DPRD," singkatnya.

Diketahui, puluhan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang didominasi oleh Fraksi Golkar-Demokrat termasuk ketua Dewan, yakni Ilham Permana, tidak hadir dalam acara tersebut terkesan dalam arti mememboikot perhelatan tersebut.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas