Tantangan penguatan karakter terhadap anak didik dinilai Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati semakin urgent di tengah perkembangan era digital yang semakin masif.  Untuk itu, ia meminta Pemerintah Pusat dan Daerah untuk lebih gencar mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

“Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus membuat peta jalan (road map) atas pelaksanaan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang PPK yang belum maksimal di lapangan,” ungkap Reni dalam rilis mengenai refleksi akhir tahun 2018 dan proyeksi awal tahun 2019 yang diterima Parlementaria, Selasa (2/01/2019).

Selain itu, mengenai rencana pemerintah kembali memasukan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mendorong agar rencana itu dapat direalisasikan pada tahun ajaran baru 2019/2020 mendatang.

“PMP harus menjadi benteng ideologi bangsa sejak dini bagi anak didik dengan mengemas sesuai dengan usia anak didik yang berkarakter milenial ini. Hanya saja, pemerintah harus memodifikasi PMP agar tak menjadi mata pelajaran yang sifatnya komplementer, indoktrinasi dan menjenuhkan bagi anak didik,” jelasnya.

Sementara terkait tenaga guru honorer, ia berharap persoalan tersebut dapat tuntas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai landasan yuridis untuk menyelesaikan persoalan tenaga pendidik yang belum berstatus PNS.

“Harapannya, tahun 2019 tak ada lagi persoalan yang muncul dari guru honorer. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah guru honorer se-Indonesia sebanyak 1,5 juta orang yang terdiri dari guru bukan PNS di sekolah negeri 735 ribu, guru bukan PNS di sekolah swasta 790 ribu,” jelasnya.

Terkait, keberadaan dana abadi riset yang mulai dialokasikan pada tahun 2019 sebanyak Rp 1 triliun, Reni berharap dapat menstimulus peningkatan geliat riset di Indonesia. Menurutnya, riset harus diintegrasikan pada spirit pengembangan SDM dalam negeri dan kebutuhan dalam negeri seperti penguatan ekonomi kreatif. Politik anggaran dana riset ini sebagai langkah nyata penguatan SDM Indonesia sebagaimana komitmen Presiden Jokowi.

Terakhir, legislator dapil Jawa Barat itu berharap keberhasilan penyelenggaraan Asian Games 2018 lalu dapat dijadikan milestone bagi dunia olahraga di Indonesia untuk meningkatkan prestasi olahraga secara berkesinambungan, mulai dari penyiapan SDM, pembinaan serta peningkatan kesejahteraan para atlet.

“Tak kalah penting, reformasi di organisasi olahraga di Indonesia harus senantiasa terus dilakukan. Seperti upaya pengungkapan mafia skor sepakbola oleh aparat penegak hukum harus didukung oleh berbagai pihak untuk memastikan organisasi olahraga di Indonesia steril dari praktik koruptif dan kolutif.” tutupnya. (*)