TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan data dan pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terjadi gejala peningkatan intensitas bencana secara tajam. Di Indonesia sendiri telah terjadi gempa rata-rata sebanyak 6000 kali dalam 1 tahun. Namun, di tahun 2018 telah tercatat lebih dari 10.000 kali.

Ditahun 2018 menurut Dwikorita, di Indonesia terjadi kejadian bencana alam diluar kondisi normal yang terjadi selama ini, seperti kejadian likuifaksi dan tsunami di Selat Sunda. Tentunya ini membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam penanggulangan bencana seperti alat sensor dan jaringan-jaringan pengamatan lainnya.

Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dr. Dwikorita Karnawati menjelaskan BMKG bersama kementerian/ lembaga terkait khususnya yang fokus terhadap penanganan bencana telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sejak tahun 2017.

“Untuk mengatasi peningkatan jumlah intensitas bencana telah dilakukan melalui pengembangan inovasi teknologi yang dimulai 2018, penyempurnaan regulasi yang dikoordinasikan oleh BNPB, Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dalam penguatan sinergi dengan Pool of Expert dengan K/L, kerjasama dengan institusi luar negeri, dan menggalakkan program edukasi untuk memitigasi bencana melalui koordinasi dengan K/L terkait dan Media.Massa, “ Imbuh Dwikorita, di Jakarta Rabu (9/1/2019)

“Kami berterimakasih atas dukungan yang diberikan oleh DPR RI kepada BMKG, “ tutur Dwikorita saat menerima kunjungan kerja dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat H. Fahri Hamzah S. E. bersama Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi, SE., M.Sp,. M. SC. berserta rombongan, di Jakarta Rabu, (9/1/2019).

Fahri Hamzah sangat mendukung peringatan dini bencana yang telah dikembangkan oleh BMKG serta mendukung pengembangan sistem peringatan dini bencana bersama dengan Kementerian / Lembaga lain.

“Mengingat Indonesia sebagai kawasan Ring of Fire, menjadikan wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang sangat besar seperti gempa bumi dan bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir, BMKG harus lebih kuat dan optimal dalam melakukan koordinasi dan memitigasi bencana, serta diharapkan dapat melahirkan regulasi baru untuk menciptakan kelembagaan yang khusus menangani bencana” lanjut Fahri.

BMKG mendapatkan apresiasi dari Angota Komisi VII DPR RI .” BMKG luar biasa dari segi informasi peringatan dini bencana,” ujar Dr. H. Kurtubi.