Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) meminta mereka yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu 2019 untuk selalu waspadai pembajakan dan pembocoran dokumen pribadi di media digital. Khususnya kepada calon-calon kandidat, dan tim sukses.

"Pembajakan dan pembocoran dokumen pribadi kandidat dan tim-timnya, ini serangan pemilu paling mematikan," kata Sekjen KIPP Kaka Suminta dalam diskusi di KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).

Dia mencontohkan kasus yang terjadi kepada kandidat Presiden AS Hillary Clinton. Hillary pernah menggunakan email tak resmi lalu bocor ke publik dan kemudian dimanfaatkan pihak lawan.

Kata dia, hal yang sama bisa saja terjadi kepada individu ataupun lembaga penyelenggara pemilu bila pihak penyelenggara tidak bijak menggunakan media.

Baca: Reaksi Tak Terduga Luna Maya Saat Tiba-tiba Dapat Telpon dari Ariel Noah, sang Mantan Pacar

"Mulai sekarang email, whatsapp penyelenggara harus benar-benar 'prudent'," katanya.

Serangan lainnya di media siber ialah penyebaran disinformasi dan misinformasi di medsos dan situs online, serangan penyebaran informasi masif dari sumber tertentu dengan tujuan tertentu, serta ujaran kebencian yang memecah-belah.

"Serangan-serangan itu kalau dilakukan sedemikian rupa dapat mengacaukan dan melumpuhkan," sebut Kaka.

KIPP meminta pemerintah dapat selalu berdiri di atas semua golongan untuk menghindari adanya penyalahgunaan informasi. Dia juga meminta kepada media massa untuk bersikap adil menghadapi permasalahan tersebut.

"Parpol dan pasangan capres-cawapres juga agar sama-sama menjadikan masalah hoaks dan kriminal siber menjadi masalah bersama. Dan di sisi lain masyarakat harus arif menggunakan medsos serta media juga harus adil," pungkasnya.