TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA  - Perdana Menteri Australia, Scott Morrison merespons rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir.

Morrison mengaku keberatan atas rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir yang diberikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut.

"Posisi Australia tentang masalah ini (  Abu Bakar Baasyir ) tidak berubah. Kami selalu menyatakan keberatan paling dalam dan kami akan terus bekerja sama dengan Indonesia dalam masalah ini. Kami adalah mitra untuk melawan terorisme dan ekstremisme agama dan kami akan terus melakukan itu," kata Scott Morrison, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald.

Seorang kerabat korban Bom Bali I, bernama Jan juga meminta Presiden Joko Widodo atau  Jokowi  mempertimbangkan kembali keputusannya tersebut.

Baca: Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir, Jerinx SID Kecewa: Prabowo Anda Sudutkan Karena Bela Ratna

Menurutnya semua orang di dunia, dan khususnya lima orang temannya asal Melbourne yang menjadi korban sudah menderita atas peristiwa tersebut menolak pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Adanya rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir, kata Jan, merupakan tamparan bagi banyak warga negara Australia,

"Siapa lagi berikutnya? Ali Imron, orang yang membuat bom itu? Ini menakutkan. Ini tamparan di wajah bagi banyak warga Australia yang masih terluka dan masih dalam pemulihan," ujarnya.

Baca: Fadli Zon Nilai Pembebasan Abu Bakar Baasyir Manuver Politik Jokowi Raih Simpati Umat Islam

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menghargai keberatan pemerintah Australia tersebut.
Menurutnya, semua orang boleh berpendapat demikian, namun keputusan tetap yang menentukan adalah pemerintah RI.

"Itu boleh saja kan yang menentukan kan kita, orang boleh berpendapat gitu," ujar Jusuf Kalla.

Pemerintah lanjut Jusuf Kalla juga telah berpikir secara matang sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan.

Apalagi kesehatan Abu Bakar Baasyir yang sudah buruk.

"Kita melihatnya dari sisi kemanusian. Jangan lebih parah nanti, kalau dari kemanusiaan. Bayangkan kalau terjadi apa-apa di penjara itu dianggap pemerintah yang salah," kata Jusuf Kalla.

Pengacara Abu Bakar Baasyir yakni Mahendradatta menegaskan, pembebasan pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin di Ngruki tersebut bukanlah sesuatu yang luar biasa.

Baca: 4 Fakta Terbaru Abu Bakar Baasyir Bebas, Tuai Protes hingga Isu Politik dan Kata Maruf Amin

Apalagi pertimbangannya adalah soal kemanusiaan. "Insya Allah, seperti yang dijanjikan oleh Presiden (Jokowi) atau Yusril Ihza Mahendra, rencananya adalah (Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan) pekan depan. Bisa berarti Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis. Bagaimana itu akan terjadi, itu bukan otoritas kami, ini pemerintah," kata Mahendradatta.

Langkah Tepat

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin berpandangan pembebasan Abu Bakar Baasyir merupakan langkah tepat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Terutama sudah menilik dari sifat penegakan hukum dan kemanusiaan.

Baca: Setelah Bebas Baasyir akan Tinggal di Komplek Ponpes Al Mukmin Ngruki

"Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu," ujar Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin meyakini persoalan pembebasan Baasyir tidak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antar kedua negara, lantaran memiliki kedaulatannya masing-masing.

"Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan," ujar Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin berharap tak ada intervensi antar negara terkait permasalahan Abubakar Baasyir. Ma'ruf mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Ya, supaya tidak mengintervensi masing-masing negara,"kata Ma'ruf. (

Tribun Network/glery lazuardi/denis destriawan/Sydney Morning Herald)