Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan serius menggenjot penerimaan pajak bila terpilih pada Pemilu Presiden 2019.

Menurut anggota dewan Pakar BPN Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo menggenjot penerimaan pajak merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk meningkatkan fisikal yang akan digunakan untuk belanja negara.

"Di bawah Prabowo-Sandi penerimaan perpajakan mulai dari cukai, pajak, dan lain lain akan jadi tulang punggung stabilitas fisikal kita," kata Dradjad di posko pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (23/1/2019).

Politikus PAN itu mengatakan sumber fisikal sebenarnya tidak hanya pajak, ada juga non pajak dan Hibah. Hanya saja penerimaan non pajak sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan sulit dikendalikan. Sementara penerimaan hibah jumlahnya relatif kecil.

Baca: Survei Indikator: Pemilih Jokowi di Partai Demokrat Sebanyak 40,5 Persen

Menurut Dradjad penerimaan non pajak sekarang ini cukup besar. Hal itu dipengaruhi oleh melemahnya nilai rupiah dan naiknya harga komoditas salah satunya tingginya harga minyak.

"Kalau kita mengandalkan penerimaan non pajak dengan melemahnya nilai rupiah, maka rakyat yang menjadi korban. Jadi penerimaan non pajak bukan prioritas, tapi tetap akan kita kejar dan gali," katanya.

Adapun menurut Dradjad, Prabowo-Sandi akan meningkatkan rasio pajak. Bila rasio pajak dinaikan sebesar 5 persen, maka penerimaan yang akan didapat dari PDB sebesar 14700 triliun yakni sekitar 750 hingga 800 triliun.

Tentunya menurut Dradjad menaikan tax ratio sebesar 5 persen itu, bukan dalam satu tahun melainkan hingga 2024 sehingga bila satu tahunnya satu persen, maka ada penerimaan pendapatan sebesar 150 triliun per tahun.