TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menargetkan akan membangun 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tahun 2019.

Kepala BNPP yang sekaligus merupakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan target itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Tjahjo mengatakan akan ada lima provinsi yang menjadi kawasan pembangunan 11 PLBN itu.

“Dan kami harap gubernur, bupati, dan walikota di provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk ikut serta memberi dukungan seperti koordinasi penyiapan lahan, percepatan proses perizinan, pengalihan atau hibah aset, dan memfasilitasi pembangunan,” ujar Tjahjo ditemui usai rapat koordinasi pembangunan 11 PLBN di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Tjahjo juga mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut dilakukan sinkronisasi antara pemangku kepentingan dalam hal pembangunan 11 PLBN tersebut.

“Rapat ini digelar agar pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam pengelolaan perbatasan,” tegasnya.

Baca: Singgung Menteri Pencetak Uang, TKN: Prabowo Melukai Pegawai Kemenkeu

Sebelas PLBN yang akan dibangun adalah PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang yang ada di Kalimantan Barat.

Lalu ada PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan yang ketiganya ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Kemudian di Provinsi NTT akan dibangun PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang dan PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah.

Dan PLBN yang akan dibangun di Papua adalah PLBN Yetetkun di Boven Digul dan PLBN Sota di Merauke.

Serta PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.